oleh

Tiga Geolombang Demonstran Omnibus Law Kepung Kantor DPRD Tuban

seputartuban.com, TUBAN – Demonstran penolakan atas pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Termasuk di Kabupaten Tuban. Bahkan selama sehari, Kamis (8/10/2020) sebanyak 3 gelombang demonstran melakukan aksi unjuk rasa penolakan UU yang disahkan pada 6 Oktober 2020 lalu tersebut.

Demonstran pertama yang datang dari arah timur kantor dewan, aliansi mahasiswa gabungan dari beberapa organisasi. Yakni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Mereka datang dengan berorasi dan membentangkan poster bertuliskan kritik atas kinerja pemerintahan pusat.

PANEN DEMONSTRAN : Sehari 3 gelombang demonstran unjuk rasa tolak UU Omnibus Law di Gedung DPRD Tuban

Selang beberapa jam kemudian, gelombang mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka datang memenuhi gerbang sisi selatan gedung DPRD Tuban. Dengan suara lantang, orator diatas mobil sound, menyuarakan penolakan UU Omnibus Law. Selain itu orator juga meminta anggota dewan untuk menemui mereka dan menandatangani petisi penolakan UU Omnibus law. “PMII Tuban dengan tegas menolak UU Omnibuslaw untuk disahkan menjadi undang- undang,” teriak orator sekaligus Ketua PMII Tuban, M. Chanif Muayyad.

Ditengah aksi kedua gelombang demonstran masih berlangsung, dari arah utara datang gelombang demonstran lainnya. Yakni aliansi buruh dan aktivis lingkungan yang menamai diri sebagai Gerakan Aliansi Masyarakat Melawan (Geram) dengan jumlah peserta yang tak kalah banyak.

Para buruh dan aktivis lingkungan Tuban tersebut, menyuarakan tuntutan kurang lebih sama dengan yang dibawa mahasiswa. Selain menyampaikan penolakan,  mereka juga memaparkan beberapa pasal dan poin dalam UU tersebut yang dianggap merugikan buruh dan lingkungan. Seperti pasal yang berkaitan dengan upah, kontrak pekerja dan longgarnya persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) bagi pendirian industri.  “Kami menemukan banyak pasal di UU Cipta kerja yang sangat merugikan pekerja. Seperi pengurangan pesangon, perubahan sistem upah dan lainya,” ungkap korlap Geram, Duraji.

Menanggapi keadaan demikian, Ketua DPRD Tuban, Miyadi kemudian menemui  satu persatu kelompok demonstran. Dalam pernyataanya, Miyadi itu menyatakan jika dirinya mendukung apa yang menjadi keinginan demonstran. Politisi mantan aktivis itu juga sekaligus menandatangani surat dukungan kepada demonstran untuk menola UU Omnibuslaw. Penolakan itu dibuktikan dengan surat yang ditanda tangani. Surat kemudian dibawa demonstran untuk dikirim ke Presiden RI atau DPR RI. ” Surat yang saya tandatangani, bisa dikirim ke Presiden Jokowi atau lembaga lain. Bisa dikirim sendiri atau saya yang kirim,” tegasnya. RHOFIK SUSYANTO

Print Friendly, PDF & Email

Terbaru