seputartuban.com, TUBAN — Anggaran penginapan perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban tahun anggaran 2026 mencapai Rp. 11,89 miliar. Besarnya anggaran tersebut terlihat dalam sejumlah paket pengadaan penginapan perjalanan dinas yang tersebar ke berbagai daerah, terutama Provinsi D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Dari data pengadaan yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), terdapat sedikitnya 14 paket penginapan perjalanan dinas dengan metode pengadaan “dikecualikan” dan seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Tuban tahun 2026. Nilai terbesar terdapat pada paket “Pengadaan penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta untuk Komisi DPRD” dengan pagu mencapai Rp. 4,462 miliar.
Sementara paket terbesar kedua adalah “Pengadaan Jasa Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur” sebesar Rp. 3,145 miliar. Jika dua paket tersebut digabungkan, totalnya mencapai sekitar Rp. 7,6 miliar atau lebih dari separuh keseluruhan anggaran penginapan perjalanan dinas DPRD Tuban tahun 2026.
Besarnya anggaran perjalanan dinas sebenarnya bukan hal baru dalam struktur belanja pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan pembahasan anggaran yang kerap melibatkan konsultasi maupun studi komparasi ke daerah lain. Namun di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah dan kondisi ekonomi masyarakat, angka hampir Rp12 miliar hanya untuk komponen penginapan tetap menjadi perhatian tersendiri.
Sorotan juga muncul karena sebagian paket memiliki nomenklatur yang hampir serupa tetapi menggunakan pagu berbeda-beda. Dalam data tersebut terdapat nama paket seperti “Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri”, “Pengadaan Jasa Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri”, hingga “Penyediaan Penginapan Perjalanan Dinas”. Meski secara administratif dapat memiliki perbedaan peruntukan, kemiripan nama kegiatan tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengelompokan anggaran.
Selain itu, tujuan perjalanan dinas yang dominan ke Yogyakarta dan Jawa Timur juga menjadi perhatian. Yogyakarta selama ini memang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan studi komparasi pemerintah daerah dan DPRD karena banyak memiliki fasilitas pendidikan, pemerintahan, serta hotel dan ruang pertemuan yang lengkap. Sementara Jawa Timur menjadi wilayah tujuan yang lebih dekat dan relatif sering digunakan untuk koordinasi antardaerah maupun kunjungan kerja.
Namun hingga kini belum terlihat penjelasan rinci mengenai jumlah perjalanan yang direncanakan, berapa anggota atau pegawai yang terlibat, durasi kegiatan, hingga hotel atau standar penginapan yang digunakan. Padahal informasi tersebut menjadi penting untuk melihat proporsionalitas anggaran yang dialokasikan.
Seluruh paket penginapan dalam data tersebut juga menggunakan metode pengadaan “dikecualikan”. Dalam sistem pengadaan pemerintah, metode ini memang lazim digunakan untuk kebutuhan perjalanan dinas karena sifatnya menyesuaikan kebutuhan perjalanan dan penyedia jasa penginapan. Meski demikian, karena nilai total anggaran sangat besar, transparansi penggunaan anggaran tetap menjadi tuntutan penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Nal
