KEREK
seputartuban.com-Sektor pertanian, pendidikan dan kesejahteraan guru swasta di Kabupaten Tuban sebagai bagian dinamika iklim industri yang terus menggeliat, menjadi bagian penting satu sudut kehidupan yang harus disejahterakan.
Rangkaian siklus kehiduoan itulah yang membuat Sutrisno warga Desa Margorejo, Kecamatan Kerek, mengusulkan perlu adanya pembangunan jalan usaha tani sehingga bisa memperlancar kegiatan aum agraris, terutama pada waktu musim panen.
“Saya mengusulkan agar jalan-jalan usaha tani dibangun, sehingga kita bisa dengan mudah membawa pulang hasil pertanian saat musim panen tiba,” ungkap Sutrisno kepada anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) M Miyadi saat menggelar reses di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Jumat (21/11/2014) malam.
Sementara Fahrur Rozi warga lainnya dari Desa Gaji, meminta agar tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan. Antara lembaga swasta dan negeri sudah saatnya diperlakuan sama rata sama rasa.
“Karena sama-sama bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terutama dalam pemberian bantuan bosda,” katanya serius.
Sementara Miyadi sendiri menjelaskan, rekaman aspirasi masyarakat akan menjadi prioritas utama yang akan dikawal dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.
“Karena apa yang disampaikan warga tersebut benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Ada tiga bidang yang menjadi prioritas,” tegas Ketua DPRD Tuban periode 2014-2019 ini.
Menurut dia, ketiga bidang yang menjadi program prioritas itu diantaranya infrastruktur, dang pertanian serta pendidikan.
Politisi asal Desa Montong Sekar, Kecamatan Montong ini memaparkan, infrastruktur adalah perbaikan jalan poros desa dan kecamatan, sedangkan bidang pertanian yaitu dengan memberikan bantuan alat-alat pertanian dan pembangunan jalan usaha tani.
Sedangkan bidang pendidikan adalah pembangunan sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan bagi guru terutama bagi guru swasta.
“Kita akan terus memperjuangkan nasib dari para guru-guru swasta. Sayangy, saat ini kita masih terkendala dengan anggaran yang ada,” tutur Miyadi sembari menjamin, pada tahun anggaran 2015 nanti bantuan bOsda antara lembaga swasta dan negeri sudah tidak ada perbedaan lagi. MUHLISHIN
