FKB DPRD Tuban Akan Walkout Setiap Rapat, Jika 18 Hal Ini Tidak Dipenuhi Bupati

seputartuban.com, TUBAN – Sabtu (26/11/2022) DPRD Tuban menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Tuban. Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menyetujuinya, namun menyampaikan 18 syarat yang harus dipenuhi Bupati Tuban. Yang keseluruhannya demi masyarakat Tuban.

FKB meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menaikkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 11,23% menjadi 20%. Memberikan motor dinas (Motdin) baru kepada kepala desa (Kades) niminal NMax atau PCX, karena Motdin yang digunakan Kades selama ini sudah berusia 11 tahun.

Selain itu meminta agar Pemkab Tuban mengembalikan Tulisan Bumi Wali Spirit Of Harmoni dan Asmaul Husna yang dicopot agar dikembalikan lagi. Serta meminta agar Pemkab Tuban merealisasikan aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD Tuban yang dirangkum dalam hasil reses.

Kemudian, Pemkab Tuban diminta menjalankan rekomendasi KASN dan hasil audit BKN soal demosi jabatan yang telah dilakukan Bupati Tuban awal tahun 2022. FKB juga meminta agar anggaran olahraga melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Tuban dinaikkan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan dari sisi keagamaan juga masih sangat perlu diperkuat perhatiannya. Yakni anggaran untuk musala dan masjid. Penganggaran hibah pondok pesantren dan hibah untuk TPA/TPQ dan madarasah. Perhatian tentang pendidikan keagamaan yakni bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) madarasah (MI dan MTs) yang belum dianggarkan dalam APBD 2023.

Bidang keagamaan lainnya yang perlu diperhatikan adalah para ustadz/ustadzah di Kabupaten Tuban yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk para santri. Intensif guru ngaji agar direalisasikan Pemkab Tuban. Serta menyediakan dan mengalokasikan anggaran intensif untuk hafidz-hafidzoh (penghafal al qur’an) tahun 2023.

FKB juga meminta agar Pemkab Tuban menyelesaikan status asset Jembatan Glendeng. Sedangkan peningkatan kualitas SDM masyarakat juga sangat penting, tidak hanya infrastruktur saja. Pemberdayaan manusia melalui penambahan volume pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam rangka menyiapkan kebutuhan industri di Kabupaten Tuban.

Untuk peningkatan perekonomian, Pemkab Tuban diminta meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan UMKM. Karena dari kedua sektor ini, perekonomian daerah juga akan dapat bertumbuh baik. Sedangkan yang hingga saat ini masih jadi problema adalah penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban yang masih kategori rangking atas di Jawa Timur.

Ketua FKB DPRD Tuban, Dody Fachrudin, menegaskan hal-hal syarat dari FKB ini akan tegas dikawal agar dipenuhi Pemkab Tuban. Karena apa yang diminta fraksi seluruhnya adalah demi masyarakat dan demi Kabupaten Tuban.

“Karena itu janji eksekutif akan merealisakan juga, kalua sampai tidak direalisasikan kedepan, setiap kali rapat-rapat kami akan walkout. Tidak akan mau membahas, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. Nal

Print Friendly, PDF & Email