DPRD Serahkan 27 Rekomendasi LKPJ Anggaran 2022 Kepada Pemkab Tuban

seputartuban.com, TUBAN – Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Tuban, pada Senin (3/4/2023).

Dalam  rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tuban M. Miyadi ini dihadiri Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Wakil Bupati Tuban Riyadi, Sekretaris Daerah serta Seluruh OPD serta perwakilan Forkopimda dan juga anggota dewan.

Sebanyak 27 rekomendasi yang disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang di Ketuai Luluk Khamim M.  Rekomendasi itu dibacakan dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tuban untuk menjadi bahan evaluasi dan pembenahan pemerintah kedepan agar berjalan sesuai dengan koridor. Sehingga harmonisasi antara legislatif dengan eksekutif bisa berjalan dengan baik.

RAPORT PEMKAB : Rapat paripurna rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2022 terdapat 27 rekomendasi. ist/seputartuban.com

Ketua DPRD Tuban, Miyadi mengungkapkan dari 27 rekomendasi yang disampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya angka kemiskinan yang sampai sekarang  belum beranjak mengurangi angka kemiskinan. “Pemerintah kita harapkan bagaimana program yang dilakukan oleh pemerintah itu merujuk pada pengurangan angka kemiskinan,” ungkapnya.

Selain itu, angka pengangguran di Tuban ternyata setelah mengecek data dari OPD  bertambah 15 ribu lebih. Kedepan  pemerintah daerah dapat mengambil improvisasi – inovasi terdepan dan terbaik agar bagaimana program yang dikeluarkan itu mengurangi angka pengangguran.” Untuk program kedepan, pemerintah   lebih inovatif agar dapat dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di kabupaten Tuban,” imbuhnya.

Tak hanya itu, politisi dari partai PKB ini, juga menyoal tentang perencanaan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karena perencanaan ini sangat dibutuhkan agar proses pembangunan berjalan dengan baik. Sebab dalam perencanaan ini masih ada kelemahan sehingga proses realisasi anggaran yang tersedia tidak dapat terserap secara maksimal.

“Dengan kurang maksimalnya perencanaan yang matang sehingga  akhirnya menimbulkan silpa yang masih tinggi hingga mencapai Rp 600 Miliar lebih,” ungkapnya sembari menyoroti kinerja OPD. “Pembangunan GOR,  sebenarnya sudah layak disediakan oleh APBD dan juga  disediakan PAPBD. Tetapi molor waktu tidak sesuai perencanaan itu berarti perencanaanya kurang matang,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama,Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengucapkan terimakasih sudah diberikan saran dan masukan dari DPRD Tuban. Dan tentunya akan dikaji lebih mendalam agar kedepan dapat dalam penggunaan APBD dapat tepat sasaran. “Akan kami kaji lagi dalam pengelolaan APBD, agar dalam pengelolaannya dapat lebih tepat sasaran,” tegasnya RHOFIK SUSYANTO/Ami/Par

Print Friendly, PDF & Email