oleh

Usaha Cucian Pasir Makin Menjamur

seputartuban.com, TUBAN – Usaha pencucian pasir silica di Kabupaten Tuban mulai menjamur, tidak hanya di kawasan Jalan Pantura Tuban-Semarang saja. Kini mulai melebar di sejumlah kawasan di Tuban selatan maupun kawasan lainnya.

Hasil pantauan seputartuban.com, usaha ini tidak hanya berada di kawasan jalan nasional atau kawasan Pantura Tuban, namun juga masuk di kawasan jalan lintas provinsi bahkan ada yang beroperasi di kawasan jalan poros antar desa. Dalam hal ini, di Kabupaten Tuban terdapat ketentuan perizinan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Keberadaan usaha ini selain menjadi tantangan bagi pengelolaan lingkungan karena aktivitas silica yang rawah mencemari lingkungan, juga lalu lintas. Karena dari lokasi usaha sering keluar masuk kendaraan truk pemasok bahan. Maupun truk bertonase besar bermuatan pasir silica usai dicuci dan dijual keluar Kabupaten Tuban.

Sehingga rawan bagi pengguna lalu lintas pada umumnya. Selain itu, juga sering menyebabkan jalan aspal terganggu akibat pasir yang menempel pada ban truk tertinggal atau menempel pada aspal. Selain mengganggu pemotor saat kering, jalanan menjadi kasar, juga saat basah menjadi licin.

Jika pengusaha membersihkan jalanan, biasanya hanya di sekitar kawasan keluar masuk kendaraan menuju lokasi usaha. Atau hanya sekitar depan lokasi cucian pasir saja. Sedangkan kawasan sekitar lainnya dibiarkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, Bambang Irawan saat dikonfirmasi secara lingkungan menjelaskan sejumlah hal yang perlu diperhatikan bagi pengelola usaha pencucian pasir. “Pencucian pasir yang perlu diperhatikan ; ceceran material dan pengelolaan limbah cair,” katanya.

Sedangkan dokumen lingkungan yang perlu dilengkapi dalam perizinan adalah dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tergantung bentuk operasionalnya. “Sedangkan dokumen yang harus dimiliki tergantung debit air yang diambil yang akan menentukan apakah dokumen SPPL atau UKL-UPL,” imbuhnya.

Ketentuan detail tentang usaha yang memerlukan UKL-UPL diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor. 30 tahun 2011 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). “Selengkapnya di Pergub 30 Tahun 2011,” pungkasnya. NAL

Terbaru