oleh

Rambu JLS Masih Minim, Dishub dan PUPR Silang Pendapat

seputartuban.com, TUBAN – Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JlS) di Kabupaten Tuban, merupakan salah satu proyek strategis nasional. Bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mengurai kemacetan di jalan Pantura Tuban yang melintas dalam kota. Belum lama ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur.

Pembangunan JLS yang dianggarkan selama dua tahun. Tahun 2019 sebesar Rp. 70 miliar dan Tahun 2020 Rp. 72 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tuban.

Namun, meski sudah diresmikan Gubernur Jatim, pemasangan rambu jalan masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada pengguna jalan yang masih tidak tertib. Bahkan justru cenderung membahayakan pengguna jalan lainnya. Padahal JLS saat ini sudah ramai digunakan masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kab. Tuban, Agung Supriyadi mengatakan bahwa pengatiran lalu lintas tersebut merupakan kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub). “Kalau pengaturan lalulintas langsung ke Dinas Perhubungan, karena itu kewenangannya,” katanya, Rabu ( 14/4/2021).

Menanggapi hal ini, Kepala Dishub Kab. Tuban, Gunadi menjelaskan, dengan dibanunya JLS pihaknya sudah mengiventalisir dan mengidentifikasi  ada 30 simpang. Mulai dari simpang 4 dan simpang 3. Namun jalan itu sebelum dioperasionalkan harus ada  uji layak fungsi. Sebelum uji layak fungsi dilakukan, dikomunikasikan dalam forum lalulintas .

“Jadi forum lalu lintas, yang intinya Dishub dan Satlantas akan bergerak kalau sudah mendapat rekomendasi teknis dari PUPR,” jelasnya.

Gunadi menganalogikan, misalnya bangunan itu belum diserah terimakan forum lalulintas, apakah pihaknya harus menempati. Dia menegaskan bukan melempar tanggung jawab. Namun sempat didiskusikan dan perlu dilakukan kajian.

Pihaknya mendorong agar Dinas PUPR segera berkomunikasi dengan Binamarga Provinsi dengan Balai Penyelenggara Jalan Nasional. Kemudian hasilnya akan terdapat rekomendasi dan akan didiskusikan dalam forum lalulintas.

“Jalan ini masih ranahnya PU (PUPR) belum ranahnya Dishub. Pada prinsipnya kami bukan mengesampingkan. Kita tetap dorong PUPR untuk menyelesaikan. Yang jelas kita sudah mengidentifikasi berapa kebutuhan rambu lalu lintas. Kalau kita ingin tahu standar  tercukupi rambu lalulintas, maka  harus menurunkan tim uji layak fungsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gunadi berharap, karena jalan JLS belum resmi dioperasionalkan, menghimbau kepada masyarakat menghindari JLS . Agar menggunakan jalur resmi sambil menunggu proses selesai. Kendaraan pribadi yang tidak terlalu berat muatannya, dapat memanfaatkan JLS. “Akan tetapi untuk kendaraan yang tonasenya besar gunakan jalan resmi yang sudah ada dulu,” harapnya. RHOFIK SUSYANTO

Terbaru