TUBAN
seputartuban.com – Menjelang pelaksanaan coblosan pemilihan umum anggota DPD, DPR RI dan DPRD, Selasa (8/4/2014), seorang pengacara unjuk rasa seorang diri di halaman kantor DPRD Tuban untuk menyuarakan keprihatinanya. Fenomena Nomere Piro Wani Piro (NPWP) atau nomornya berapa berani bayar berapa sangat kuat dimasyarakat. Serta menurunya kepercayaan masyarakat terhadap para wakilnya menjadi ancaman berlangsungnya demokrasi di Indonesia.
Sujono Ali Mujahidin (39), warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ini merasa prihatin atas kondisi masyarakat yang materealistis. Yakni memilih calon wakil rakyat karena uang. Karena selama beberapa hari terakhir politik uang di Kabupaten Tuban nyaris secara terang-terangan. Kondisi ini sangat diharapkan masyarakat. Selain itu, sebagian masyarakat lainya yang sudah terlanjur tidak percaya, memilih tidak menggunakan hak suaranya (Golput).
Untuk menyerukan kekhawatiran berlangsungnya demokrasi yang mulai runtuh ini, Sujono Ali berunjuk rasa seorang diri di halaman Gedung DPRD Tuban. Mobil Kijang Inova Nopol L 1565 LJ, dipasang tulisan lalu diparkir beberapa waktu sebagai bentuk seruan moral kepada para Wakil Rakyat dan masyarakat.
Bertuliskan “Moneycrasi, Wanipiroisme = Korupsi”. Menurut Sujono Ali tulisan ini dimaksudkan bahwa politik uang saat ini menjadi hal biasa, dan masyarakat justru menawar tinggi suaranya. Kondisi ini menjadi titik awal terjadinya praktek korupsi jika para wakil rakyat terpilih. Karena besar kemungkinan mereka akan mencari pengembalian dana saat menjabat. Sebagai pengganti biaya politik yang telah dikeluarkanya.
“Saya sangat menolak Golput. Jangan memiliki anggapan bahwa mencoblos harus meminta uang dulu. Kita harus menghidupkan rasa demokrasi dalam diri, ” ungkapnya Sujono.
Dalam aksinya itu, Sujono Ali ditemui langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban, Supriyanto. Saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa aspirasi warga yang demo sudah diterimanya dengan baik. Apa yang menjadi tuntutan dan permintaannya akan disampaikan pada pimpinan dan anggota dewan yang lainnya.” Itu sah saja dan haknya untuk menyuarakan. Kita terima dengan baik dan akan kita tampung untuk disampaikan kepada pimpinan,” katanya. (han)
