oleh

PPN Sembako dan Pendidikan Hoax ?

seputartuban.com – Belakangan ini gencar kabar rencana pemerintah akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan jasa pendidikan. Selain ramai di media sosial juga sejumlah tokoh lokal, regional hingga nasional turut serta mengomentari kabar ini.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak RI memastikan bahwa kabar yang beredar tersebut bukan dari sumber resmi pemerintah. “Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah,” katanya dalam surat elektronik yang diterima seputartuban.com.

Pemerintah saat ini sedang focus menghadapi Pandemi Covid-19. “Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemic,” tulisnya lagi.

Untuk menjaga stabilisasi perekonomian, pemerintah memang sedang menyiapkan kebijakan perpajakan. Namun masih dalam perencanaan dan dalam pertimbangan.

“Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi; penerapan multitarif, dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah; dan tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi.Bahkan untuk jenis barang tertentu akan dikenai PPN Final untuk tujuan kesederhanaan dan kemudahan”.

“Rencana ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan tentunya akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar lebih baik dan adil, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, gotong-royong, serta meningkatkan kontribusi kelompok yang mampu dengan kompensasi dan subsidi yang lebih tepat sasaran”. NAL

Terbaru