seputartuban.com, TUBAN – Polemik penarikan biaya seragam di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Montong mengundang reaksi para wakil rakyat di Kabupaten Tuban. Disayangkan jika masih ada praktek tersebut benar terjadi, dan meminta pihak terkait berrindak tegas.
Wakil Ketua DPRD Tuban, H. M. Miyadi, Jumat (17/7/2026) menyayangkan kondisi ini. Karena sudah jelas aturan yang mengikat dalam pengelolaan sekolah. Meski dengan berbagai alasan dan cara, sudah jelas dan tegas aturannya. Sehingga politisi senior aktivis mahasiswa ini meminta pihak terkait bertindak tegas.
“Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi di sekolah-sekolah negeri. Maka apabila terjadi pelanggaran oleh oknum disekolah masing-masing harus dilakukan tindakan sanksi secara tegas,” tegasnya.
Ketua DPDD Tuban 2 periode, tahun 2014 sampai 2024 tersebut menambahkan jika sekolah melakukan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan, seharusnya dilakukan dengan cara yang benar, terbuka dan melibatkan aktif wali murid.
“Hal-lain yang dibutuhkan sekolah untuk memenuhi kebutuhannya, maka harus dilakukan secara terbuka dan transparan oleh masing-masing sekolah yang melibatkan kepada wali murid,” ungkapnya.
Diketahui, seperti diberitakan sebelumnya, “Biaya Kain Seragam Siswa Baru SMAN 1 Montong Sampai Jutaan Rupiah“, menurut pengakuan wali murid baru SMAN 1 Montong, diminta membayar biaya seragam sekolah anaknya hingga Rp. 1.450.000. Hal itu disampaikan secara lisan. Biaya tersebut untuk pembelian seragam, putih abu-abu, batik sekolah, dan seragam olahraga.
Para wali murid yang belum cukup uang, pembayaran dilakukan beberapa kali, tidak dapat melunasi saat pendaftaran ulang. Serta tidak diberi surat resmi atau diberikan tanda terima pembayaran. Terlebih bagi yang belum lunas pembayaran, siswa tidak diberikan kain seragam sehingga berdampak pada beban mental. Sedangkan yang lunas, langsung diberi kain yang dimaksud. Fik/Nal
