oleh

Pengawasan Longgar, Bosda Madin Rp. 12 Miliar Ada Manipulasi ?

seputartuban.com, TUBAN – Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) tahun 2020 dianggarkan Kabupaten Tuban sebesar Rp. 12 miliar. Belum lama ini telah dicairkan tahap pertama sebanyak Rp. 4 miliar. Selanjutnya menunggu pencairan 2 kali lagi.

Kepala Bidang SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Ismail, Rabu (3/6/2020) mengatakan untuk verifikasi data keabsahan dan evaluasi penerima Bosda Madin kerjasama dengan Koordinator Kecamatan (Korcam Madin). Yang ditunjuk oleh gabungan Madin tingkat kecamatan. Atau dari mereka untuk mengawasi mereka.

ilustrasi uang

“Kemarin kita juga keliling ke lembaga-lembaga, tapi karena keterbatasan dan karena jumlahnya banyak jadi setiap kecamatan hanya kita datangi 1 atau 2 saja,” katanya.

Hasil penelusuran seputartuban.com, diduga adanya ketidaksesuaian antara data jumlah santri yang menerima Bosda dengan jumlah di lapangan di beberapa kecamatan yang tersebar di beberapa lembaga. Bahkan menurut sejumlah sumber, kondisi ini sudah terulang sejak beberapa tahun lalu.

Sejumlah modus dilakukan agar lembaga memiliki data santri banyak. Mulai siswa penfidikan formal yang dimasukkan sebagai penerima, meski kenyataannya tidak mengikuti Madin. Sehingga lembaga dapat BOS ganda, dari formal dan Madin. Ada juga mendata santri lain di lembaga lain yang tidak didaftarkan dan masih ada sejumlah cara lainnya. Meski demikian, tidak semua lembaga Madin berperilaku demikian. Namun jumlah yang diduga tidak sesuai ketentuan, tidak sedikit.

Menanggapi hal ini, Koordinator Kabupaten (Korkab) Madin Tuban, Nur Khozin saat ditanya melalui sambungan telepon selularnya, Selasa (23/6/2020) menjelaskan sejumlah hal.

Diantaranya mekanisme pengusulan Bosda Madin, Koordinator Kecamatan (Korcam) Madin mengumpulkan pengajuan dari lembaga untuk disampaikan ke Korkab atau langsung ke Diknas. Menyesuaikan dengan kondisi. “Itu biasannya di online-kan e-proposal masing-masing kecamatan,” ungkapnya.

Saat ditanya pengawasan, Ketua Korkab Madin yang baru menggantikan jabatan itu secara tidak langsung menyampaikan tidak semua lembaga diawal dengan detail. “Itu yang mencairkan Diknas, biasanya yang mengawasi juga dari Diknas turun ke lembaga. Meskipun tidak mungkin bisa semuanya. Namun ada beberapa lembaga yang dikunjungi dan diverifikasi. Kadang juga ada inspektorat juga pernah,” jelasnya.

Disinggung dugaan adanya manipulasi data penerima dengan kondisi lapangan tidak sesuai, dia enggan menegaskan. Namun dia menjelaskan bahwa yang dijadikan dasar bahwa data santri sesuai kenyataan berdasarkan dari surat pernyataan saja.

“Kalau Korkab mengawasi seluruh Madin tidak mungkin. Untuk hal-hal seperti itu dipertanggungjawabkan di lembaga masing-masing. Sehingga saat pengajuan ada pakta integritas (masing-masing lembaga) sudah valid. Kita dari Korkab berlandaskan itu,” pungkasnya. RHOFIK SUSYANTO

Update : DPRD Dan Diknas Kompak “Temuan” Madin Segera Tindaklanjuti

Terbaru