Pencairan BPNT Masih Menyimpan Polemik

seputartuban.com, TUBAN – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Tuban, telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang telah dibagikan melalui PT Pos Indonesia.

Pencairan dana masing-masing KPM Rp. 600 ribu dilakukan ditiap kecamatan. Para KPM diminta datang di tempat khusus yang telah ditunjuk. Akibatnya terjadi penumpukan antrean KPM dari beragam usia.

Menurut pantauan seputartuban.com dalam pencairan dana di beberapa tempat, jaga jarak sebagai upaya menjalankan protokol kesehatan (Prokes) tidak dapat dilakukan. Karena banyaknya KPM dan antrean yang tidak sebanding. Kondisi ini berulang hampir tiap pencairan bantuan.

Menanggapi hal ini sebelumnya, Kepala Kantor Pos Tuban, Agus Pamuji berkomentar bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal dalam penerapan protokol kesehatan. Mulai dari penjadwalan hinga pelibatan Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimka).

“Kami berupaya menjaga prokes dengan membuat jadwal yang berbeda disetiap titik bayar. Pun jika jamnya sama, loket pembayarannya kami pisah,” ungkapnya.

Kendala yang terjadi adalah, dari jadwal yang telah ditentukan, KPM datang lebih awal atau terlambat. Hal ini yang membuat penumpukan penerima KPM terjadi. Disoal pembayaran apakah diperbolehkan dengan mengumpulkan KPM ?, ia menegaskan sudah sesuai ketentuan. “Kontrak kami dengan Kemensos bisa dibayarkan di komunitas atau diantar ke rumah (untuk lansia, difabel dan sakit),” katanya.

Fakta lain yang ditemukan seputartuban.com adalah, keluhan para lansia yang antri untuk mendapatkan bantuan. Selain kerepotan datang ke lokasi pembayaran juga banyaknya antrian membuat mereka mengeluh.

Sedangkan usai menerima bantuan berbentuk tunai, pengawasan juga terkesan lemah. Tidak ada pihak secara khusus dan intens mengawasi penggunaan bantuan uang tunai tersebut. Bahkan disinyalir banyak diantara penerima yang tidak menggunakan uang bantuan tersebut sesuai ketentuan. Yakni dibelikan bahan pangan seperti pencairan sistem sebelumnya. Kemudian, pengawasan harga dan kualitas komiditi pasar juga relatif tidak ada. Karena tidak ada pemantauan harga dan kualitas dari para pihak terkait dalam pemanfaatan dana KPM ini. Sehingga potensi terjadi KPM mendapatkan barang tidak sesuai ketentuan pasar. NAL

Print Friendly, PDF & Email