KASN Bongkar Kesalahan, Bupati Tuban Diminta Kembalikan Eselon Pejabatnya

seputartuban.com, TUBAN – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membongkar kesalahan atas kebijakan mutase jabatan yang dilakukan Bupati Tuban awal tahun 2022. Penurunan jabatan dan non job sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap salah. Hal itu tertuang dalam surat nomor B- 1717/JP.01/05/2022 perihal Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran dalam Demosi/ Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Pemerintah Kabupaten Tuban yang ditujukan kepada Bupati Tuban.

Dalam surat tertanggal 12 Mei 2022 Wakil Ketua KASN, Wasdik Kisnanto tersebut dijelaskan detail kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan akibat mutasi tersebut. Dijelaskan detail dalam surat 67 halaman tersebut. KASN meminta agar rekomendasi yang diberikan, dilaksanakan oleh Bupati Tuban dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat rekomendasi diterima. Serta melaporkan secara tertulis kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua Komisi 1 DPRD Tuban, Fahmi Fikroni yang sejak awal komisinya mengawal persoalan ini menjelaskan dari rekomendasi KASN dapat disimpulkan pelanggaran yang dilakukan Bupati Tuban antara lain Dalam melakukan pemindahan suatu pekerjaan ke jabatan yang lebih rendah (demosi) tanpa melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan realisasi perjanjian kinerja serta tanpa proses pemriksaan /permintaan keterangan secara tertulis kepada yang bersangkutan.

Penempatan pejabat terdapat ketidak sesuaian ijazah atau tidak memiliki diklat pendidikan teknis/khusus yang menjadi kompetensi  bersangkutan. Khusus mutasi di lingkungan inspektorat dan inspektur pembantu seharusnya harus didahului konsultasi secara tertulis dengan gubernur. Serta yang bersangkutan harus memiliki sertifikat pengawas.

Sedangkan inti dari rekomendasi KASN adalah meninjau kembali Demosi pejabat yang atas nama ASN yang telah dilantik di awal januari dari jabatan administratur, camat, pejabat pengawas dengan mengembalikan nama-nama tersebut ke dalam jabatan sebelumnya atau jabatan setara.

Jika ASN yang bersangkutan mengalami penurunan kinerja maka segera melakukan penilaian SKP dan penilaian realisasi kinerja  sebagai dasar penurunan jabatan. Jika diduga ASN melakukan pelanggaran disiplin maka harus dilakukan pemanggilan pemeriksaan dan pengenaan hukuman disiplin sesuai dengan bukti dan dampak  yang ditimbulkan atas pelanggaran disiplin. Menempatkan nama-nama ASN kedalam jabatan yang sesuai dengan kompetensi/persyaratan jabatan yang diperlukan sesuai aturan yang ada.

“Oleh sebab itu kami menagih janji eksekutif yang mana saat terkahir rapat dengan kami ada  kesepakatan yang telah kita sepakati bersama bahwa apapun hasil rekomendasi dari KASN akan menerima dan menindaklanjuti,” kata Roni.

Dalam waktu dekat Komisi 1 DPRD Tuban akan memanggil pemerintah daerah untuk dimintai tanggapan dan rencana tindaklanjut atas rekomendasi KASN ini. Serta akan melakukan kunjungan ke Jakarta untuk mempertegas sangsi apabila Bupati Tuban tidak menjalankan rekomendasi KASN ini.

“Kami akan konsultasikan persoalan ini ke mendagri dalam minggu depan. Yang anehnya banyak para pejabat di Tuban diturunkan eselonnya. Lha kok malah mengangkat para pensiunan yang tidak berkopeten sama sekali. Mereka ini harusnya sadar diri, mereka waktunya istirahat menikmati masa tua dan menimang cucu. Ini namanya mengkerdilkan dan mengkebiri para ASN,” tegasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Arif Handoyo saat ditanya soal ini tidak memberikan jawaban. Pesan singkat yang dikirim melalui Ponsel tidak mendapatkan jawaban. FIK/NAL

Print Friendly, PDF & Email