oleh

Inilah Temuan Komisi 4 DPRD Tuban Beragam Masalah Bansos

seputartuban.com, TUBAN – Usai Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini beberapa hari lalu, kini giliran Komisi 4 DPRD Tuban turun gunung. Dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) disejumlah tempat. Hasilnya para anggota dewan menemukan sejumlah masalah Bantuan Sosiak (Bansos) di Kabupaten Tuban.

Ketua Komisi 4 DPRD Tuban, Tri Astuti, Kamis (29/07/2021) mengungkatkan diawali dari wilayah Kecamatan Palang. Pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 4.043 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dicairkan 2 bulan, utuk Mei dan Juni senilai Rp. 600.000. KPM dengan tertib mengantri dengan Prokes. Pencairan oleh PT POS Indonesia dilakukan di 5 lokasi kawasan Kec Palang.

Di Kecamatan Jenu, anggota dewa Sidak di Desa Socorejo menindaklanjuti laporan yang diterima Komisi. Bahwa ada 32 KPM Desa Socorejo yang tidak bisa mencairkan KKS ke agen. Dikarenakan rekening kosong.  

BANYAK MASALAH : Komisi 4 DPRD Tuban saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Foto/Dok. Komisi 4 DPRD Tuban

Ada 3 sampling yang Dikunjungi ada salah satu KPM yang tidak pernah dapat mencairkan sejak Januari sampai Juli. Ada yang 4 bulan tidak dapat cair, namun 3 bulan terakhir kembali dapat mencairkan bantuan. Juga ada yang KPM sudah mencairkan BPNT 3 kali, namun dari agen baru diberikan bahan pangan berupa Beras 15 kg, telur, tempe untuk 2 bulan. Sedangkan jatah 1 bulan belum diberikan meski sudah dicairkan dananya.

“Dari temuan tersebut pihak TKSK dan Dinsos cek NIK yang terdaftar di DTKS dengan NIK Dukcapil sama. Namun ada penulisan nama yang beda spasi maupun ada yang beda satu huruf. Dan dengan pencairan KPM ke agen tidak sesuai komisi 4 langsung mendatangi agen yang bersangkutan,” katanya.

Astuti menambahkan bahwa data KPM di Tuban beberapa tahun berubah-ubah. Awalnya 107 ribu KPM lebih, menjadi 68 ribu lebih. Kemudian berubah menjadi 72 ribu KPM lebih dan saat ini menjadi 83 ribu lebih, “Data ini dari Kemensos, pengurangan dan penambahan ini adalah dari sistem informasi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (SIKS-NG). Dimiliki kemensos dari hasil validasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten,” katanya.

Komisi 4 mendesak para agen untuk segera memenuhi komoditas yang belum diberikan kepada KPM yang sudah dicairkan dananya.  “Dinsos harus bekerja sama dengan pemerintahan desa dan petugas data untuk mengupdate data KPM. Dengan menyesuaikan kondisi terbaru yang kaya, yang sudah meninggal dan sebagainya,” imbuhnya.

Selain itu, Agen 46 juga diminta melaporkan KPM yang tidak dapat mencairkan bantuan kepada Dinsos Kab. Tuban agar dapat diberikan jalan keluarnya. Agar mereka segera kembali mendapatkan bantuannya.

Politisi Partai Gerindra ini berharap harus ada pemberdayaan e-warung dalam keleluasaan mencukupi kebutuhan KPM. Sehingg komoditas yang diberikan kepada KPM bukan hanya dari pemilik modal besar. “Diharapkan e-warung sebagai usaha eceran rakyat mampu mendapatkan pelanggan sehingga nantinya mampu meningkatkan penghasilan dengan melayani KPM,” imbuhnya.

Hasil penelusuran seputartuban.com, selama ini Agen atau e-warung menerima bahan pangan yang akan diberikan kepada KPM dari para supplier yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Tiap kecamatan memiliki suplier yang berbeda. Para agen juga tidak ada pilihan harga maupun kualitas, sehingga mereka hanya memberikan kembali kepada KPM usai mencairkan dana bantuannya melalui kartu yang dimiliki para KPM.

Sehingga laba usaha sudah ada batasannya tiap komoditas karena harga beli dari suplier sudah dibuat tetap dan harga jual ke KPM juga sudah ditentukan. Meski harga pasar lebih rendah, tapi para agen membeli barang dari suplier dengan harga yang tetap. NAL

Print Friendly, PDF & Email

Terbaru