Published On: Rab, Jun 10th, 2020

DPRD Mengurai Sengkarut Penyaluran BPNT, Peran Para Pihak Terungkap

Share This
Tags

seputartuban.com, TUBAN – Dalam rapat dengar pendapat (hearing) di Gedung DPRD Tuban, Selasa (9/6/2020) membahas sengkarut pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Para pihak terkait dihadirkan dalam rapat bersama Ketua DPRD, Komisi IV DPRD dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).

Hadir perwakilan kepala desa, pimpinan Bank BNI Tuban, agen BNI, perwakilan suplier, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), perwakilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan keluarga penerima manfaat (KPM).

Menurut perwakilan kepala desa yang hadir, Zubas Arief Rahman Hakim mengungkapkan program BPNT banyak yang tidak tepat sasaran. Selain itu, kualitas bahan pangan yang diberikan mengecewakan. “Apalagi sekarang masyarakat sangat kritis ,dan media sosial dipakai sebagai alat untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat,” kata Kades Socorejo, Kecamatan Jenu tersebut.

BUKA SUARA : Suasana dengar pendapat sengkarut BPNT

Kades yang berhasil menerima penghargaan tingkat nasional itu juga berharap Dinsos P3A agar menjaga serius kualitas komoditas bahan pangan yang diberikan kepada KPM. Selain itu, perangkat desa yang melakukan pembaharuan data penerima sering terjadi masalah dengan dinas tersebut. Sehingga data penerima semakin sulit untuk diperbaharui sesuai kenyataan dimasyarakat. “Saya berharap agar dinas sosial dan perangkat desa bisa berkomunikasi dengan baik,” harapnya.

Dia juga berharap Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) diperankan dalam pelaksanaan realisasi BPNT. Karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Karena selama ini BUMDesa menemui banyak halangan, sehingga membuat pengurusnya kebingungan. “Kami berharap BUMDesa dilibatkan dalam suplai komoditi-komoditi BPNT. Tentunya dengan melibatkan prodak dari lokal. Kalau memang niatnya ingin memberdayakan masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kasiyati Ningsih mengungkapkan dalam rapat tentang sejumlah indikasi penyelewengan. Yakni pembulatan harga, pengumpulan kartu KPM, kartu yang tidak tersalurkan, pinjam meminjam mesin lectronic Data Capture (EDC). Adanya oknum yang memungut biaya manfaat Rp. 200 ribu.

Selain itu juga ada Kelompok Usaha Bersama (Kube) ilegal yang ikut menyalurkan dengan pinjam mesin EDC. Agen yang mencairkan uang bukan barang dan tidak sesuai nominal. “Kami akan konsultasi dengan kemensos RI lewat Derektorat penanganan Fakir Miskin BPNT. Maupun Derektorat penanganan Linjansos PKH. Agar kejadian seperti ini tak terulang lagi,” katanya.

Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Joko Sarwono menjelaskan skema barang bukan dari berat namun tetap menggunakan nominal. Dia juga mengakui bahwa masih ditemukan kualitas buruk.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti mengamini BUMDesa mengambil peran dalam menyuplai kebutuhan bahan pangan BPNT. “Manfaatkan produk lokal sebagai penyokong ekonomi masyarakat, dan nilai kualitas yang harus ditingkatkan,” tegasnya.

Ketua DPRD Tuban, M Miyadi mengarahkan agar dilakukan evaluasi oleh Dinsos P3A agar BPNT tetap sesuai kualitas dan harga tak tinggi di KPM. Ia juga meminta penyalur beras memaksimalkan potensi lokal. “Saya minta Mas Tigor komoditi beras diambilkan dari wilayah Kabupaten Tuban bukan dari Bojonegoro. Wajib hukumnya beras diambilkan di Tuban,” ungkapnya. RHOFIK SUSYANTO

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Videos