seputartuban.com, TUBAN – Sengkarut program Bantuan pangan non tunai ( BPNT), yang saat ini menjadi perbincangan berbagai kalangan. Mulai dari harga barang, nilai barang, penerima program, hingga kualitas dan keberadaan para suplier. Selasa (9/6/2020), Komisi IV DPRD Tuban melakukan dengar pendapat (hearing) dengan para pihak terkait.
Ketua Asosiasi Supplier (penyuplai) BPNT Kabupaten Tuban, Ahmad Safi’i dalam rapat menyampaikan pihaknya tidak pernah menarget maupun mengambil pungutan hasil sebagai penyuplai. Asosiasi juga meminta agar kemasan BPNT diseragamkan, dengan harga Rp 1.500 per-sak. Harga tersebut ditentukan oleh harga rata-rata dari Tim Koordinasi Kabupaten. Contoh barang dan harga selama ini yang menentukan adalah tim tersebut. “Sehingga kami menjalankan tugas dari dinas tetap memperhatikan aturan yang telah direkomendasi yang telah diberikan dinsos melalui TIKON,” jelasnya.
Lanjut Ahmad Safi’i, harga yang di berikan kepada suplier, mulai dengan beras jenis medium dengan harga Rp 9.100 sampai ke agen, dengan pecahan 25%. “Supplier juga pernah mengalami ketidak untungan. Jadi kalau tidak percaya dalam waktu 3-4 bulan penyedia beras di lokal-lokal akan sulit di cari dengan jenis barang yang ditentukan oleh Dinsos,” imbuhnya.
Sementara itu, saat droping beras dipastikan dilakukan pengecekan oleh Forkopimka dan agen. Juga disertai berita acara. “Dipastikan saat droping beras, akan berlabuh di kecamatan dan dilakukan pengecekan oleh forkopimka dengan di sertai berita acara,” tegasnya.
Diwaktu yang sama, Ketua Asosiasi Agen (BNI) Kabupaten Tuban, Rony Wahyudi menuturkan kualitas barang BPNT perlu evaluasi kembali. “Kualitas komoditi itu penting, akan tetapi kualitas pelaku yang berhubungan di BPNT jika kurang bagus, maka akan menjadi Virus,” tuturnya.
Permasalah kualitas komoditi beras menurutnya masih kurang baik. Saat ini semua sembako yang datang ke agen sudah dalam bentuk paket. Dia memastikan barang yang diserahkan secara simbolis pasti bagus kaulitasnya, namun dia tidak memastikan untuk yang lainnya tidak diserahkan secaa simbolis. “Akan tetapi dalam simbolis penyaluran BPNT memang bagus, akan tapi tidak tau untuk kualitas yang lain,” tegasnya.
Pihaknya berharap, agar agen dapat memilih suplier yang bisa menjaga kualitas komoditi BPNT, dengan melibatkan prodak dari lokal. “Kami ingin agen bisa memilih suplier sendiri dan tentunya dengan harapan bisa menjaga kualitas komoditi dengan melibatkan prodak dari lokal,” harapnya.
Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi menegaskan dalam penyaluran program BPNT bukan hanya kuantitas saja yang dikedepankan, akan tetapi juga kualitas yang harus di jaga. “Saya akan menindak tegas jika masih ada kualitas BPNT ini yang masih kurang bagus. Jangan mengambil barang dari luar dan berdayakan produk dari lokal,” pungkasnya. RHOFIK SUSYANTO
