Aliansi Muda Tuban Serukan Wajib Tolak Kenaikan Harga BBM

TUBAN

TOLAK KENAIKAN BBM: Gabungan massa yang menamakan Aliansi Pemuda Tuban saat menggelar demo di gedung DPRD, Selasa (11/11/2014) pagi. (foto: ARIF AHMAD AKBAR)
TOLAK KENAIKAN BBM: Gabungan massa yang menamakan Aliansi Pemuda Tuban saat menggelar demo di gedung DPRD, Selasa (11/11/2014) pagi. (foto: ARIF AHMAD AKBAR)

seputartuban.com-Perlawanan rakyat terhadap pemerintah yang berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terus meluas di berbagai penjuru Tanah Air. Tak terkecuali di Tuban.

Jika sebelumnya aktifitvis kampus di Bumi Wali menyerukan penolakan terhadap rencana pemerintahan Jokowi-JK mencabut subsidi BBM, kini giliran Aliansi Pemuda Tuban meneriakkan anti penaikan harga BBM yang diperkirakan akan dilakukan sebelum penghujung tahun.

Dengan mengusung berbagai poster dan spanduk yang intinya bertuliskan tolak kenaikan BBM karena hanya akan “membunuh” rakyat, puluhan massa gabungan LMND, PPR, Permaker dan SRMI medatangi gedung DPRD TUban, Selasa (11/11/2014) pagi.

Koordinator aksi Moch Zaenal Syafii, dalam orasinya dengan tegas menyatakan kebijakan pemerintahan Jokowi–JK menaikkan harga BBM bersubsidi wajib untuk ditolak, karena ujung-ujungnya hanya akan menyengsarakan rakyat.

“Selain itu, kami menuntut pemerintah segera mencabut Undang-undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang berhaluan liberal. Sebab inilah akar yang mendominasi penguasaan pihak asing dari hulu sampai hilir,” teriak Zaenal disambut yel-yel berslogan kerakyatan di depan pintu masuk gedung DPRD Tuban yang dijaga puluhan polisi.

Menurut dia, naiknya harga BBM bersubsidi dipastikan akan mempengaruhi berbagai sektor. Untuk itu, Aliansi Pemuda Tuban memberikan opsi dengan menaikkan pajak kendaraan roda empat pribadi dan perbaikan mekanisme distribusi BBM serta melaksanaan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam bagi hajat hidup orang banyak.

Setelah puas berorasi massa Aliansi Pemuda Tuban ini kemudian bersikeras masuk gedung DPRD untuk melakukan hearing dengan para wakil rakyat. Namun upaya itu ditolak anggota FKB Nur Aziz, dengan mengatakan akan menampung aspirasi dari ormas untuk dibahas sebelum disampaikan ke DPR RI.

“Kami tidak bisa semena mena dalam menentukan kebijakan. Apalagi itu (kenaikan BBM) bukan wewenang kami. Itu adalah wewenang DPR pusat. Maka hearing pada hari ini kesimpulannya akan kami rangkum dan akan kami sampaikan pada dewan pusat,” papar Nur Aziz sembari meninggalkan kerumunan massa yang berangsur-angsur membubarkan diri. ARIF AHMAD AKBAR

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses