MONTONG

seputartuban.com – Kampanye reformasi birokrasi pertanahan yang di gembar-gemborkan ternyata tidak integritas dengan para pelakunya. Warga masih acap menjadi korban ketika akan mngurus sertifikat tanah mereka di BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Sejumlah warga Desa Pucangan, Kecamatan Montong, mengaku kecewa dengan kinerja birokrasi pertanahan. Sudah lima tahun mengajukan sertifikat tanah namun hingga kini tak ada kabar beritanya.

Warga menduga tak kunjung kelarnya sertikat yang sudah diajukan tahun 2008 lalu itu nyantol di tangan aparat Pemerintahan Desa Pucangan. Menurut warga, proses sertifikasi terjadi pada saat Kepala Desa Pucangan masih dijabat Syamsul Hadi. Tapi sampai Syamsul lengser nasib sertifikat warga tak jelas juntrungnya.

Sementara kades baru yang menggantikan Syamsul mengaku tidak tahu menahu terkait masalah tersebut. Warsono (38), salah satu korban, menjelaskan dia bersama beberapa warga melakukan pengurusan sertifikat tanah menyusul pengumuman oleh pemerintah desa bahwa ada program sertifikat massal dengan biaya murah.

Menurut Warsono, ada sekitar 30 warga yang mendaftar program sertifikat murah ketika itu. Semuanya sudah melunasi biaya administrasi mulai kisaran Rp 400 ribu sampai Rp 1 juta. “Dulu katanya progran prona. Karenanya warga sangat antusias. Nggak tahunya itu hanya akal-akalan,”  terang Warsono disamping warga lainnya.

Masalah itu pernah ditanyakan ke BPN Tuban, tapi ternyata pemerintah desa tidak pernah mendaftarkan pengajuan sertifikat massal warga Desa Pucangan. Mantan Kades Pucangan Syamsul saat ditanya warga terus mengelak dengan berbagai dalih.

Terpisah Kepala Desa Pucangan, Santiko, mengatakan pada saat kejadian itu dirinya belum menjabat. Namun dia memastikan beberapa berkas pengajuan sertifikat warga sudah ada yang didaftarkan di BPN Tuban. Namun masih belum ada yang jadi hingga saat ini.

Sutikno juga berjanji akan melakukan upaya mediasi dengan kades lama agar masalah itu segera tuntas. Sementara terkait warga yang sudah membayar, Sutikno baru sebatas mendengar informasi dari warga. “Besok saya akan ke BPN untuk koordinasi,” tandas Sutikno. MUHLISHIN