oleh

2022 Sejumlah OPD Tuban Dilebur

seputartuban.com, TUBAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif. Yani Raperdan perubahan ketiga atas Perda nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni mengungkapkan  penyusunan Reperda tentang perubahan SOTK ini dilatar belakangi dengan berlakunya Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Serta sejalan dengan peraturan pemerintah No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

“Dengan membawa konsekwensi perlunya perubahan terhadap penataan organisasi perangkat daerah yaitu dengan prinsip tepat fungsi, dan tepat ukuran serta penggabungan ulang urusan-urusan yang serumpun serta pengelolaan yang efektif dan efisien serta rasional dan proporsional,” jelasnya.

Selanjutnya tindak lanjut permendagri ini juga sebagai implementasi dari aplikasi sistem informasi perencanaan daerah atau SIPD  yang penerapanya akan dilaksanakan penuh pada tahiun 2022.

“Perda SOTK ini juga menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam percepatan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan kelembagaan dan penataan jabatan yang berbasis pada jabatan fungsional. Sampai saat ini masih dibahas,” imbuhnya.

Diketahui sejumlah OPD akan mengalami peleburan diantaranya Dinas Dinas PUPR dan PRKP. Menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana akan digabung dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat masuk dalam bidang di Dinas Sosial. Menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. BPBD akan digabung dengan Sat Pol PP menjadi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Sementara Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan akan digabung dengan Dinas Pertanian menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan tambahan bidang kelautan dan perikanan.

Sedangkan Dinas Perhubungan akan digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang juga menangani bidang kehutanan. NAL

Terbaru