oleh

Upaya Komisi 4 DPRD Tuban Perjuangkan Nasib Naker Honorer

seputartuban.com, JAKARTA – Penghapusan tenaga kerja (Naker) honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai 28 november 2023. Hal itu sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/ 185/ M SM 02 03/ 2022 tertanggal 31 mei 2022.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 4 DPRD Tuban, Tri Astuti menyampaikan kepada Menpan-RB terkait dengan beberapa hal terkait kebijakan tersebut dan nasib pegawai Non ASN dilingkup Dinas Kesehatan, RSUD Ali Mansyur dan RSUD dr. R. Koesma Tuban.

“Bagaimana kebijakan kepada Non ASN dilingkup Dinas Kesehatan, RSUD Ali Mansyur dan RSUD dr. R. Koesma Tuban. Tentunya juga harus terus diperjuangkan,” Katanya Tri Astuti saat kunjungan kerja (Kunker) bersama Menpan-RB, Sabtu (11/09/2022).

Astuti juga menanyakan bagaimana skema selanjutnya dari MenPan-RB. Terkait nasib 493 tenaga non PNS  dilingkup Dinas Kesehatan dan 385 dilingkup RSUD.  Juga diinstansi lainnya di Pemerintah Kabupaten Tuban sebelum batas waktu tersebut. “Jika honorer dihapus maka harus ada kepastian nasib mereka selanjutnya,” pinta Astuti.

Selain itu, Astuti khawatir jika kebijakan penghapusan honorer itu akan berpengaruh  pada kinerja pemerintah daerah. Yakni menimbulkan kekhawatiran tenaga honorer yang selama ini banyak membantu kinerja pemkab. Diharapkan menjadi prioritas sebagai CPNS atau PPPK.

Sedangkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 49 / 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah memberikan ruang untuk pengalihan status  kepegawaian Non ASN yang beragam menjadi PNS atau PPPK dengan syarat dan ketentuan  berdasar UU no 5/ 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksananya.

“Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan. Terkait pegawai non PNS yang bisa diikut sertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai peraturan perundang undangan,” pungkasnya. RHOFIK SUSYANTO

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.