Skema Baru Pencairan BPNT, Pembelian Bahan Pangan Belum Jelas

seputartuban.com, TUBAN – Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberlakukan pola baru. Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan pencairan berupa dana baru dibelanjakan dengan komoditas bahan pangan. Namun aturan ini belum sepenuhnya tersedia.

Kementerian Sosial RI, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin mengeluarkan surat tertanggal 18 Februari 2022, nomor 592/6/BS.01/2/2022. Perihal percepatan penyaluran Bansos sembako/BPNT periode Januari-Maret tahun 2022. Yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. Surat tersebut Di tandatangani Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama.

Dalam surat tersebut menjelaskan menindaklanjuti arahan Presiden Rl pada Rapat Terbatas, Selasa 15 Februari 2022 untuk mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2022. Maka Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako/BPNT dilaksanakan pada Februari 2022. Yang disalurkan melalui PT POS lndonesia dalam bentuk tunai. Masing-masing KPM menerima bantuan Rp. 600.000.

Pencairan dana diwajibkan menyertakan foto rumah KPM dengan geo tag, serta face rcognation.  Pencairan ini dilakukan mulai 20 februari 2022. Dengan pencairan ini, diwajibkan melakukan perekamanan tiap KPM baik wajah dan rumahnya. Kemudian mereka menerima uang tunai dari PT Pos Indonesia, lalu dibelanjakan. Kemudian proses pembelanjaan juga akan difoto oleh pendamping.

Berbeda dari sebelumnya, KPM yang membawa kartu datang di e-warung. Kemudian menggesek kartunya untuk membeli komoditas bahan pangan. Kali ini, dicairkan dananya terlebih dahulu secara tunai, baru dibelanjakan.

Kepala Dinsos P3A dan Pemasdes Kab. Tuban, Eko Julianto menegaskan aturan baru ini langsung diterapkan sesuai arahan pemerintah pusat. “Sesuai konteks surat, tindaklanjut dari arahan Bpk Presiden. Sesuai instruksi, Minggu 20 Pebruari 2022 mulai disalurkan tunai lewat Kantor pos,” ungkapnya.

Namun, saat ditanya soal mekanisme pengawasan usai para KPM menerima bantunan tunai untuk dibelikan komoditas bahan pangan, Eko belum dapat memastikan. Karena masih menunggu petunjuk pelaksanaannya. “Masih menunggu petunjuk teknis (Juknis),” tegasnya. NAL

Print Friendly, PDF & Email