seputartuban.com, TUBAN – Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Kabupaten Tuban, Akhmad Arif Wibowo meminta kepada Pejabat Bupati Kabupaten Tuban bertindak tegas menurunkan baleho bergambar salah satu calon bupati.
Keberadaan gambar calon bupati incumbent yang diketahui masih banyak terpampang di beberapa titik lokasi tersebut menimbulkan persepsi keberpihakan Pemkab Tuban pada Pilkada 2024.
Gambar tersebut diketahui pemasangannya dilakukan oleh instansi pemerintah setempat dan hingga masa kampanye saat ini belum juga diturunkan oleh pihak yang berwenang.
“Jadi, pemerintah seharusnya bertindak menurunkan gambar tersebut, jangan sampai terkesan ada keberpihakan terhadap salah satu paslon dalam Pilkada 2024,” kata Akhmad Arif Wibowo dikonfirmasi awak media, Selasa (1/10/2024).
Akhmad Arif Wibowo menyebutkan, pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan Pilkada Tuban 2024 seyogyanya tidak merugikan salah satu pasangan calon.
Termasuk bertindak tegas dalam menyikapi keberadaan gambar calon bupati yang menggunakan simbol atau logo Pemkab yang masih banyak terpasang di sejumlah tempat. “Kalau pemerintah dalam hal ini pejabat bupati tidak tegas, dikhawatirkan akan terjadi gesekan antar kelompok dan konflik horizontal,” terangnya.
Selain itu, pihak Bawaslu juga secepatnya juga bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam menyikapi terkait keberadaan gambar tersebut yang dapat memicu gesekan antar kelompok. “Bawaslu juga harus secepatnya bertindak sesaui kewenangannya, karena ada kewenangan penindakan diluar kewenangan Bawaslu,” tuturnya.
Sementara, Pejabat Bupati Tuban, Agung Subagyo kepada wartawan berjanji akan menertibkan baleho bergambar salah satu calon tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan inventarisir baleho yang memuat gambar salah satu calon bupati di beberapa titik. “Tadi kita sudah berdiskusi dan berkoordinasi dengan Bawaslu nanti tindak lanjuti karena laporannya kan banyak,” pungkasnya.
Diketahui, baleho bergambar salah satu calon dengan status Bupati Tuban masih terpampang hampir di semua wilayah kecamatan. Bahkan sampai di rumah-rumah makan, dengan himbauan pajak. Kondisi ini menjadi polemik karena Kabupaten Tuban sudah ada Pjs, namun gambar bupati yang dipasang oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak diturunkan.
Namun untuk di kawasan sekolah-sekolah sudah mulai diturunkan lembaga masing-masing. Sedangkan di kantor koperasi, masih terdapat gambar serupa yang juga tidak diturunkan.
