seputartuban.com, TUBAN – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menyayangkan adanya Aparatur Sipil Negera (ASN) dalam gerakan pemenangan salah satu pasangan Bacabup dan Bacawabup dalam Pilkada 2024.
Dugaan keterlibatan oknum camat, guru, tenaga kesehatan, pensiunan, guru ngaji, maupun lainnya dalam pemenangan salah satu pasangan calon jelas tidak sesaui aturan atau regulasi yang berlaku. Sebagai seorang oknum pegawai negeri yang digaji oleh uang rakyat, para pihak harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis demi memenangkan salah satu calon.
Berbagai cara dilakukan diduga demi pemenangan salah satu pasangan calon. Mulai kegiatan sosialisasi kebangsaan, sosialisasi penerimaan intensif hingga silaturahmi yang dikemas dialog pembinaan. Selain itu, lembaga Bawaslu yang menjadi pengawas juga harus bertindak jika menemukan dugaan para oknum ASN yang tidak netral.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tuban, Mukaffi Makki memperingatkan agar para oknum ASN di Kabupaten Tuban, terutama camat dan pimpinan Orgaisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak ikut politik praktis. Sebab, tugasnya ASN sudah ada aturan dan pedomannya. Diminta untuk tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat bukan kepada salah satu pasangan calon.
“Ayo stop!!, ASN jangan ikut dalam kegiatan politik apalagi mencari dukungan untuk calon tertentu. Masyarakat jangan takut, kalau menemukan dugaan pelanggaran ya laporkan kepada kami atau kepada Bawaslu,” kata Mukaffi Makki, kepada wartawan, Minggu (8/9/2024).
Pemuda Pancasila juga mendapatkan informasi laporan terkait para guru yang menerima insentif dari Pemkab Tuban yang dimintai untuk menggalang dukungan kepada salah satu calon bupati tertentu. “Masing-masing guru diduga kuat diminta untuk mencari massa dua orang untuk mendukung pasangan Lindra – Joko,” terangnya.
Sebelumnya, diketahui kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dalam menjaga ketahanan Nasional diselenggarakan secara masif oleh camat di setiap desa di Kabupaten Tuban. Sebagian wilayah sudah melakukan, namun sebagian lainnya akan dilakukan pekan depan. Bahkan di wilayah Kecamatan Merakurak menjadi polemik dugaan politisasi kegiatan tersebut demi kemenangan pasangan calon tertentu.
Ini Sejumlah Kejanggalan Sosialisasi Wasbang Di Merakurak, Demi Pilkada ?
