Published On: Sab, Feb 15th, 2020

Pemkab Tuban Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2019 Kepada DPRD

TOTAL POSITIF
ORANG
Positif
TOTAL SEMBUH
ORANG
Sembuh
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Meninggal
INDONESIA

POSITIF , SEMBUH , MENINGGAL

Indonesia
Sumber data : Kementerian Kesehatan & JHU. Update terakhir :

seputartuban.com, TUBAN – Dalam rapat Paripurna DPRD Tuban, Jumat (14/02/2020), Pemerintah Kabupaten Tuban menyampaikan  nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019. Disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussain.

Wabup menyampaikan LKPJ Bupati ini disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD) tahun 2016-2021. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun Anggara 2019. Serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Tuban anggaran 2019.

TAHAP AWAL : Suasana rapat penyampaian nota LKPJ Bupati Tuban tahun anggaran 2019 di DPRD Tuban

“Merujuk pada rencana kerja pembangunan tahun 2019, serta mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2018. Masalah yang dihadapi terutama menyangkut, peningkatan kesejahteraan masyarakat , penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan,” katanya.

Tak hanya itu, Wabub menjelaskan angka kemiskinan Kabupaten Tuban mengalami penurunan menjadi 14,58 persen di tahun 2019. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 15,31 persen.

Pemkab Tuban juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban menjadi menjadi 67,43 persen. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban juga berhasil melebihi target, yang semula Rp. 2,51 triliun terlampaui menjadi Rp. 2,65 triliun.

Sementara itu, pada tahun 2020 ini pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) akan dilanjutkan. Alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp. 74 milyar. Ditargetkan tahun ini, JLS sudah dapat tersambung hingga ke jalan Soekarno-Hatta kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban. “Meski hanya satu sisi yang selesai, yang terpenting bisa tersambung sehingga memudahkan konektivitas masyarakat,” jelasnya.

Terkait dengan sejumlah proyek yang mengalami keterlambatan bahkan putus kontrak, Wabup menegaskan Pemkab Tuban akan melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan. Juga akan dilakukan pengecekan dan verifikasi administrasi. “Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan survei langsung ke pihak pengembang. Jika tidak memenuhi syarat maka tidak bisa mengikuti tender,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi menegaskan rapat paripurna yang dilakukan adalah pembahasan tentang laporan keterangan pertanggunjawaban bupati  akhir tahun anggaran 2019. Sehingga mengenai angka -angka yang disampaikan oleh Wabup didalam nota penjelasannya, hal itu belum sampai pada sampai pertanggung jawaban hanya laporan keterangan.

“Kita akan  bentuk pansus (panitia khusus),  dan pansus kita beri tugas selama sebulan ini untuk mengkaji, menelaah laporan keterangan yang disampaikan oleh bupati kemudian diberikan rekomendasi.  Jadi akhir nanti, pansus dan DPRD memberikan rekomendasi kepada bupati tentang laporan keterangan pertanggungjawaban yang sudah di serahkan kepada DPRD,” katanya.

Lebih lanjut, Miyadi menambahkan dari hasil kajian Pansus itu jika ada  rekomendasinya akan disampaikan. Jika memang diperlukan perbaikan-perbaikan angka atau perbaikan program sesuai dengan visi dan misi yang harus dijalankan Bupati Tuban. “Untuk catatan khususnya kita belum tahu, jadi kita serahkan sepenuhnya kepada Pansus. Nanti Pansus melaporkan kepada pimpinan kalau ada catatan khusus nanti akan kita bicarakan bareng-bareng (bersama),” pungkasnya. */RHOFIK SUSYANTO

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Videos

TOTAL POSITIF
ORANG
Positif
TOTAL SEMBUH
ORANG
Sembuh
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Meninggal
INDONESIA

POSITIF , SEMBUH , MENINGGAL

Indonesia
Data Update Coid-19 Indonesia Sumber data : Kementerian Kesehatan & JHU. Update terakhir :