oleh

Lahan Perhutani KPH Tuban Porak Poranda

TUBAN

illustrasi: google image diolah
illustrasi: google image diolah

seputartuban.com-Sedikitnya seluas 133 hektar lahan milik Perhutani KPH Tuban rusak parah akibat praktik penambangan ilegal (illegal mining).

Waka Administratur Perhutani KPH Tuban Wilayah Barat, Muhlisin, menjelaskan dari 138 titik tambang ilegal yang mengekploitasi batu kumbung secara besar-besaran, luas lahan tersisa yang masih normal tidak lebih dari 10 persen.

“Artinya dari luasan 138 hektar tersebut saat ini tinggal 10 persen saja yang masih bisa diselamatkan,” tutur Muhlisin, Kamis (15/10/2015) siang.

Menurut dia, untuk mengatasi praktik ilegal mining tidak semakin meluas Perhutani Tuban secara rutin melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan juga patroli.

Fokus sosialisasi adalah undang-undang nomor 18 tahun 2015 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Khususnya pasal 17 ayat 1 huruf b, yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

Sayangnya, selama 2014 hingga saat ini baru ada bisa menangkap empat pesakitan. Masing-masing sudah divonis empat tahun penjara pleh Pengadilan Negeri (PN) Tuban.

Muhlisin mengungkapkan, hingga sejauh ini masih ada beberapa daerah yang aktif melakukan penambangan seperti di wilayah RPH Merakurak, BKPH Merakurak dan RPH Gesikan serta BKPH Jadi.

“Yang masih melakukan penambangan itu kucing-kucingan dengan petugas. Karena terus  kita pantau dan kita tindak,” katanya.

Sementara itu, untuk penanganan bekas tambang ilegal tersebut pihak perhutani akan melakukan pembahasan bersama para pihak.

“Tidak hanya penambangan saja. Para petani penggarap juga dilarang untuk menanam tanaman palawija. Yang diperbolehkan hanya tanaman yang bisa tumbuh di bawah tegakan seperti empon-empon. Sehingga tanaman hutan tidak rusak dan petani bisa memanfaatkan bawah tegakan,” ungkap dia.

Untuk itu, Muhlisin berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kualitas lingkungan yang lebih baik. Selain itu, para pemegang kebijakan harus bersama-sama ikut memikirkan jalan keluarnya dalam menyikapi dua kepentingan.

Yaitu masalah kebutuhan dasar hidup dan kualitas lingkungan.

“Tanpa adanya peran serta dari pemerintah daerah tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.

Disebutkan, lahan Perhutani KPH Tuban luanya mencapai 28.602,5 hektar yang tersebar di tiga wilayah. Yakni wilayah Tuban seluas 19.412,4 hektar atau 67,9 persen, wilayah Lamongan seluas 8.177,7 hektar atau 28,6 persen dan wilayah Gresik seluas 1.12,4 hektar atau 3,5 persen. MUHLISHIN

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

1 komentar

  1. Sudah tidak kaget bos… jadi tambang kumbung sudah jadi rahasia umum. Kalau misalkan ada petani hutan disuruh bayar sewa lahan itu hukumnya bagaimana dan uangnya kemana bos ????

Komentar ditutup.

Terbaru