oleh

Komisi IV DPRD Tuban Pastikan BOS Madin 2021 Tetap Cair Milaran Rupiah

seputartuban.com, TUBAN – Komisi IV Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, mengunjungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/10/2021). Hal ini dilakukan untuk memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) Madrasah Diniyah (Madin) tetap dapat dicairkan.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan dana sharing  dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang dana hibah penyelenggaraan Madin dan BOSDa tetap dapat dicairkan. Meski harus tetap mengikuti penyesuaian dan tahapan anggaran.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti mengatakan dengan refocusing anggaran, banyak  dikeluhkan oleh para pengelola Madin. Karena terjadi penurunan dana hibah dari Pemerintah Probinsi (Pemprov) Jatim terkait bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan, bagi santri, warga belajar serta siswa diniyah. Tingkat Ula, Wustho, Pondok Pesantren (Ponpes), ustadz dan guru swasta yang  bertujuan mencegah siswa putus sekolah. Pada tahun 2021 ini hanya baru dicairkan 1 bulan.

Dengan besaran bantuan tiap santri  ula mendapatkan Rp. 15.000 per bulan, santri wustho Rp. 25.000 per bulan. Sedangkan ustadz/ustadzah Rp. 300.000 per bulan. Hingga saat ini baru dapat dicairkan 1 bulan dan 6 bulan yang seharusnya diterimakan. “Kita menanyakan tentang anggaran BOP Madin yang hanya cair satu bulan, yang seharusnya enam bulan. Sesuai dengan MOU dengan Gubernur Jatim, sehingga Kabupaten Tuban mengeluarkan dengan jumlah yang sama sekitar Rp. 2 milyar,” imbuhnya.

Komisi IV melakukan kunjungan ini juga untuk memastikan apakah Pemprov Jatim tetap menganggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 ini apa tidak. Karena bantuan tersebut sangat diharapkan oleh para pelaku pendidikan.

“Karena bantuan ini sangat diharapkan, dan alhamdulillah dalam kesempatan sharing hari ini Plt. Sekdin Pendidikan Jawa  Timur  menyampaikan 99 persen anggaran BOS Madin yang  5 bulan akan segera dicairkan, menunggu pengesahan P-APBD Provinsi Jatim,” tegasnya.

Sebelumnya Komisi IV, dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban menerima laporan bahwa jumlah penerima bantuan ini sudah dilakukan pemeriksaan detail. Dengan telah melakukan verifikasi data dengan melakukan monitoring. Diangtaranya memastikan keberadaan lembaga, izin lembaga, jumlah siswa dan guru (ustadz/istadzah). RHOFIK SUSYANTO

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru