TUBAN
seputartuban.com – Komisi C DPRD Tuban turut angkat bicara untuk menyuarakan fakta dibalik geger pencairan kompensasi warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Joint Operation Body (JOB PPEJ) didesak tetap mencairkan dana kompensasi kepada warga. Karena tidak ada alasan apapun untuk membatalkanya.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi C DPRD Tuban, Andhi Hartanto dalam pertemuan dengan SKK Migas dan Petinggi JOB PPEJ belum lama ini. Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban yang juga masyarakat setempat mengungkapkan sejumlah hal hasil temuan maupun apa yang ia rasakan selama ini. “Bantuan dalam bentuk apapun terserah yang penting diberikan dalam bentuk uang tunai,” katanya.
Sudah sejak lama masyarakat menjadi korban. Sejak JOB PPEJ beroperasi hingga 2008 masyarakat terkesan diabaikan, setelah mereka menuntut baru ada upaya dari manajemen untuk memperhatikan. Bahkan dana CSR sampai saat ini juga belum cair. “Tidak hanya aset perusahaan yang jadi aset negara, tetapi masyarakat juga. Kinerja JOB PPEJ kinerjanya negatif,” ungkapnya.
Seperti halnya terjadi belum lama ini, masyarakat merasakan bau sangat menyengat. Saat ditanya dari pihak JOB PPEJ beralasan bahwa bau tersebut dari PT yang membeli gas buangnya, padahal menurut warga bertolak belakang. “”Bau menyengat, manajemenya tidak mengaku. Selama ini tidak ada komunikasi dan sosialisasi masyarakat,” imbuhnya.
Hal lain yang diungkapkan adalah kabar hasil kajian yang menyebutkan dampak aktivitas JOB PPEJ berkurang juga disangkal masyarakat banyak. “Tuntutan masyarakat agar Api Flare dimatikan tidak dipenuhi, dampaknya masih sangat dirasakan. Selain itu juga kebisingan masih dirasakan. Mereka berhak mendapatkan “kue” pembangunan,” katanya. MUHAIMIN
