TUBAN
seputartuban.com – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menilai kinerja Pemkab Tuban menurun. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2012 di ruang rapat paripurna DPRD Tuban, Senin (22/07/2013).
Pada 2012, Pemkab Tuban mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraph Penjelasan (WTP DPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini hasil audit BPK menyatakan bahwa Pemkab Tuban memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Diantaranya, Dari Fraksi Golkar Bersatu melalui juru bicaranya, Slamet Alim, mengatakan opini WDP ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan oleh pegawai Pemkab terhadap aturan. Dan pelaksanaan perundang-undangan yang tidak maksimal dan kurangnya pengawasan.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan kenaikan pendapatan daerah yang diterima Pemkab Tuban dalam APBD tahun 2012, namun bukti transfer kegiatan menurun. Kenapa Alokasi Dana Khusus (ADK) tahun 2011 lebih tinggi dari pada tahun 2012. Dan menyoal pemerataan modal yang dilakukan Pemkab Tuban selama ini dialokasikan dimana saja.
Sorotan lain juga ditanyakan belanja daerah pembangunan Pendopo Krido Manunggal. Diminta Pemkab mengumumkan dan melaporkan penggunaan anggaranya. Serta kemoloran proses pembangunanya juga dipertanggung jawabkan. “beberapa pertanyaan yang kami ajukan dan saran untuk pemerintah selayaknya bisa di jawab dan dipertamnggung jawabkan,“ katanya.
Senadan disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, dalam pandangan umumnya mengatakan secara tegas bahwa pemerintah daerah kinerjanya mengalami kemunduran dibanding tahun sebelumnya. “Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa kinerja dari pemerintah daerah mengalami kemunduran dibandingkan tahun sebelumnya,” ucap Sunoto mengakhiri laporannya.
Terpisah, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein, saat dikonfirmasi usai rapat mengatakan bahwa, pihaknya berterima kasih atas semua saran dan pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi. Namun pihaknya juga menjelaskan bahwa WDP bukan pada keseluruhan manajemen Pemkab Tuban. Melainkan hanya pemeriksaan di sektor Pendidikan.
Pihaknya juga menjelaskan adanya hasil audit tersebut disebabkan pengambilan contoh audit lebih banyak. Dan diakui selama ini Pemkab Tuban memiliki kekurangan dalam pendataan barang dan status pertanahan bidang pendidikan.
Sehingga saat dilakukan audit kekurangan ini yang menjadi penyebab utamaWDP. “Upaya yang akan kami lakukan adalah penataan ulang kinerja. Perbaikan pada pembukuan dan manjemen secara keseluruhan. Kinerja tentang pelaksanaan pelapoan keuangan akan diperbaiki, disesuaikan dengan aturan, “ jelasnya. (han)
