DPRD Tuban Tegaskan Pengurusan KTP, KK dan Akta Kelahiran Gratis

TUBAN

GRATIS: Suasana rapat kerja DPRD Tuban dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Selasa (18/02/2015) siang.
GRATIS: Suasana rapat kerja DPRD Tuban dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Selasa (18/02/2015) siang.

seputartuban.com-DPRD Tuban meminta agar layanan kependudukan lebih didekatkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, KK maupun akta kelahiran.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, mengatakan dengan adanya perubahan undang-undang tentang administrasi kependudukan itu, diharapkan dinas terkait bisa lebih mengoptimalkan pelayanannya.

Sebab saat ini masih banyak masyarakat yang ada di desa-desa tidak memiliki KTP, sehingga pelayanannya harus lebih didekatkan kepada masyarakat.

“Pelayanannya harus lebih ditingkatkan dan didekatkan kepada masyarakat,” kata Agung usai menggelar rapat kerja (raker) di gedung dewan, Selasa (18/02/2015) siang.

Ketua Pansus 1 DPRD Tuban ini, juga mengingatkan pengurusan administrasi itu tidak dipungut biaya. Hal itu sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomnor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Menurut Agung, dengan diberlakukannya aturan itu  maka pemerintah daerah perlu melakukan perubahan atas Perda Kabupaten Tuban nomor 18 tahun 2012 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.

Dia menerangkan, yang dimaksud dengan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan adalah meliputi penerbitan baru, penggantian akibat hilang atau rusak, pembetulan akibat salah tulis atau adanya perubahan data tidak dipungut biaya.

“Kita juga berharap supaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memungut biaya, dan bila diketahui memungut maka sanksinya sudah jelas,” kata Agung sembari menyatakan draf atas perubahan perda tersebut sudah dalam pembahasan.

Dia menyebutkan, dalam dalam draf raperda perda itu dijelaskan  bagi masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran akan dikenai denda Rp 25 ribu. Yang dimaksud terlambat adalah batas pengurusannya sampai anak itu berusia 60 hari. Selain itu, petugas yang terlambat menyelesaikan pembuatan juga akan dikenai saksi.

“Tidak hanya masyarakat yang terlambat dikenai sanksi, petugasnya pun kita usulkan juga diberi sanksi,” tegas Agung.

Terpisah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Joni Martoyo, menyatakan selama ini pihaknya tidak pernah melakukan pemungutan biaya dalam setiap pengurusan KTP, KK maupun akta kelahiran.

“Kita tidak pernah melakukan penarikan biaya selama ini,” singkat dia sembari meninggalkan gedung dewan. MUHLISHIN

Print Friendly, PDF & Email

3 komentar

  1. Gratis uu ne pak, tapi masyarakat awam nguruse surat-surat tsb neng kantor Deso, karo perangkat Deso yoo mbayar, alasane gawe tuku bensin + rokok,

  2. Perintah dari DPRD gratis… tp pelaksanaannya di desa gedabrussss tok, pamung nek gak diwehi diwit, tangane ngatonggg, nek gak ngono gak dang di garap-garap, gawe KTP, KK, di tarik 50.000

  3. bener WONG CILIK aku wingi ngomong-ngomon karo peting, jare petinggi GRATIS nek gelem ngurusi dewe ng Tuban, terus gunane opo pamong-pamong iku.

Komentar ditutup.