oleh

Disemprit Pemprov Jatim, 18 Pejabat Tuban Balik “Kandang”

seputartuban.com, TUBAN – 18 pejabat Pemkab Tuban yang dilantik oleh Bupati Tuban saat dijabat H. Fathul Huda, Jumat (21/05/2020) menuai masalah. Karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyurati Pemkab Tuban karena hal itu dianggap bermasalah.

Surat Badan kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa timur, tanggal 17 Juni 2021, nomor 8212/3581/204.4/2021 tentang klasifikasi pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Tuban. Dalam surat tersebut terdapat beberapa poin antara lain, berdasarkan ketentuan  pasal 71 Ayat (2) undang -undang Nomor 10 Tahun 2016  tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun  2014 ,tentang pemilihan Gubernur Bupati dan wali kota menjadi undang-undang ketentuan tersebut. Telah pula di tegaskan dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6923/05 tanggal 23 Desember 2020.

Tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala Daerah serentak Tahun 2020. Bahwa Kepala Daerah dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan pemerintah daerah. Sampai dengan dilantiknya kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020.

Selain itu, pengakatan jabatan itu dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Serta pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan oleh pejabat Yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan yang tidak sah dan batal demi hukum adalah perbuatan melanggar hukum.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tuban, Arif Handoyo membenarkan surat dari pemerintah provinsi tersebut. Dia menjelaskan bahwa surat tersebut tindaklanjut dari kementrian dalam negeri. Namun saat ditanya apakah sebelum pelantikan lalu, Pemkab Tuban tidak berkoordinasi dengan Pemprov Jatim ?, ia enggan menjelaskan. “Pemkab Tuban mengikuti sesuai dalam surat tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” katanya.

Kemudian dia menceritakan bahwa surat tersebut tertanggal 17 Juli 2021. Sedangkan masa jabatan Bupati sebelumnya hingga 19 Juli. Sehingga tidak baik jika masa akhir jabatan bupati membuat surat keputusan. Sehingga surat pencabutan ditandatangani bupati baru. “Surat pencabutan sudah ditandatangani, besok (Selasa, 22/06/2021) 18 pejabat dikumpulkan,” ungkapnya, Senin (21/06/2021) malam.

Pemkab Tuban telah menindaklanjuti surat BKD Jatim tersebut. Dengan mencabut SK Bupati yang mengangkat 18 pejabat tersebut. Sehingga mereka akan kembali ke tugas sebelum dilantik. Atau kembali ke pekerjaan masing-masing sebelumnya. “Kita ikuti sesuai surat itu (BKD Jatim) pin 3 bagian b. Yakni mencabut SK sebelumnya dan memberikan arahan kepada pejabatnya,” jelasnya.

Pejabat yang akan balik kandang atau kembali ke pekerjaan sebelumnya beragam jabatan. Mulai kepala bagian, Sekretaris dinas, kepala bidang, camat dan sekretaris kecamatan. Adapun pejabatnya tersebut antara lain Kabag Organisasi Setda Tuban dijabat Antok Wahyudi, S.STP, Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Tuban dijabat Drs. Moh. Nawawi, Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Tuban dijabat drh. Pipin Diah Larasati, Kabag Humas dan Hubungan antar Lembaga pada Sekretariat DPRD Tuban dijabat Zainal Maftuhien, S.Pd., M.Pd, Camat Jatirogo dijabat Nanang Wahyudi, S.STP., dan Camat Widang dijabat Ir. Jusuf Hernowo  NAL/FIK

Terbaru