TUBAN
seputartuban.com – Banyaknya warga tuban yang ngaku ngaku miskin, menyebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban merugi hingga Rp 14 milyar. Nominal tersebut merupakan dana pinjaman yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Karena dana sebesar Rp 16 milyar yang sudah digelontorkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat masih jauh dari harapan.
Setelah dilakukan penelusuran lapangan, sebagian besar data masyarakat miskin itu cenderung didominasi oleh masyarakat yang memiliki kadar perekonomian menengah keatas. Atau sudah dikategorikan sebagai masyarakat mampu.
Hal inilah yang menjadi penyebab masih tingginya angka kemiskinan di tuban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Data ini berhasil kami ungkap saat dilakukan pendataan calon penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS),” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban, Saiful Hadi, Senin, (14/11/2016) siang.
Menindaklanjuti temuan ini, Dinkes saat ini tengah melakukan komunikasi kepada beberapa instansi terkait. Hal ini sebagai upaya agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun mendatang. Upaya yang dilakukan adalah mengajukan penghapusan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tidak dapat dipergunakan mulai awal tahun 2017.
Karena dikhawatirkan pembuatan surat tersebut masih tetap diberlakukan, dapat disalahgunakan oleh masyarat kelas menengah untuk menggunakan hak masyarakat miskin. “Pola manajemenya yang harus dirubah, kedepanya akan ada petugas yang mendeteksi langsung. Sehingga tidak ada perbedaan data baik data statistik maupun data penerima KIS, KIP, PKH, dan raskin.” pungkasnya. ARIF AHMAD AKBAR
