oleh

Bermasalah ? Sejumlah Pendamping PKH Tuban Diberhentikan

seputartuban.com, TUBAN – Bulan Desember tahun 2020, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban, menerima surat dari Kementerian Sosial RI, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Nomor 54/3.4/KP .06/1/2020, tentang pemberitahuan SDM berakhir kontrak kerja tahun 2021.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Jaminan Sosial Keluarga tersebut dilampirkan personil pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak diperpanjang kontraknya. Dikarenakan diantaranya mengundurkan diri atau karena penilaian kinerja.

Pendamping yang diberhentikan karena penilaian kinerja adalah pendamping PKH Kecamatan Montong, Kecamatan Kerek, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Tuban serta 2 pendamping dari Kecamatan Plumpang. Sedangkan seorang pendamping PKH dari wilayah tugas Kecamatan Soko mengundurkan diri.

Pelaksana Tugas Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban,  Joko Supriono, Rabu (27/1/2021) saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan selain ada pendamping PKH yang tidak diperpanjang kontraknya karena penialaian kinerja, juga ada yang mengundurkan diri. Dikarenakan ada masalah keluarga. “Memang dalam melaksanakan tugas pendampingan program PKH ini, melakukan tindakan-tindakan diluar kode etik mereka,” katanya.

Joko mengungkapkan, beberapa pelanggaran  kode etik terjadi selama 2020 adalah, seharusnya  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)  wajib dibawa oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan tahun 2020 ada oknum yang mengumpulkan KKS dengan akan mencairkan dana terlebih dahulu kemudian akan diantarkan ke KPM. Dengan alasan rumah KPM dengan agen terlalu jauh.

Sehingga dimobilisasi beberapa KPM diambilkan melalui pendamping PKH dan diantarkan kembali, namun menerima upah jasa antar. Kemudian juga terdapat oknum secara pribadi menggunakan dan memanfaatkan dana bantuan dari PKH  untuk keperluan pribadi.

“Dan ada juga oknum pendamping yang membiarkan kelompok usaha bersama, yang dibentuk oleh teman-teman PKH melakukan tindakan yang menyelewengkan bantuan. Baik itu yang ikut bantuan BPNT maupun yang PKH dan ini dilakukan pembiaran,” jelasnya.

Dari temuan tersebut Dinsos P3A sudah memberikan peringatan bahkan sampai menyampaikan usulan pemberhentian. “Kita berikan peringatan sampai dengan pemberhentian. Jadi usulan pemberhentian itu juga sudah kita sampaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, terkait dengan mekanisme penggantian pendamping PKH  yang kosong, tetap  berpedoman pada peraturan dari Direktorat Jenderal Linjamsos. “Kita meeting dulu untuk tenaga pendamping khususnya PKH. Kalau memang ada beban kerja yang di kecamatan itu terlalu berat, maka kita akan tambahkan personilnya dengan usulan rekruitmen baru dari Kemensos,” pungkasnya.

Terpisah Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Tuban, Arif Hidayatullah saat dikonfirmasi telepon maupun melalui pesan singkat tidak memberikan jawaban terkait hal ini. RHOFIK SUSYANTO

Terbaru