oleh

Anggota DPRD Tuban Mulai Doyan Bolos

TUBAN

MIYADI: Walapun anggota dewan itu jam kerjanya tidak harus di kantor, tetapi kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
MIYADI: Walapun anggota dewan itu jam kerjanya tidak harus di kantor, tetapi kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

seputartuban.com-Sebagian anggota DPRD Tuban mulai doyan bolos meski jabatannya baru berumur setahun.

Jika “hobi” ini diteruskan bukan tidak mungkin tugas wakil rakyat yang memikul tanggungjawab menyalurkan aspirasi masyarakat akan terhenti di tengah jalan. Padahal masa periode jabatan anggota DPRD Tuban baru akan berakhir 2019 mendatang.

Indikasi para anggota DPRD Tuban mulai doyan bolos terlihat dari beberapa kali rapat kerja (raker) yang digelar oleh komisi-komisi dewan yang hadir tak lebih dari 50 persen.

Seperti pada raker yang dilaksanakan Komisi B DPRD dengan PDAM Tuban, Jumat (09/10/2015) lalu. Komisi B yang anggotanya berjumlah 11 orang hanya lima anggota yang hadir dalam raker tersebut. Itu pun ada yang hadir saat raker sudah mau usai.

Hal serupa juga terjadi di Komisi D DPRD Tuban. Dari 12 anggota yang ada, yang hadir dalam raker dengan Disdikpora cuma lima gelintir.

Menanggapo kondisi sungsang tersebut Ketua DPRD Tuban, M Miyadi, berjanji akan melakukan evaluasi melalui badan hehormatan (BK) dewan.

“Nanti akan kita lakukan evaluasi terkait ketidakaktifan anggota ini,” tegas Miyadi, Senin (12/10/2015) siang.

Menurut dia, selain membawa aksi bolos anggotanya ke BK DPRD, pihaknya juga berjanji akan mengingatkan kepada semua anggota dewan terkait pentingnya kegiatan yang sudah disusun dan direncanakan.
]
“Baik itu rapat kerja, rapat gabungan, rapat komisi, kunjungan kerja dan juga rapat pembahasan lainnya. Karena yang menyusun kegiatan itu adalah anggota DPRD sendiri. Ini penting dipahami dan dilaksanakan agar tidak menjadi sorotan publik,” ungkap Miyadi.

Dia menjelaskan, bahwa sistem kerja anggota DPRD itu tidak sama dengan pejabat lainnya. Sehingga dalam kehadiran tidak bisa diterapkan seperti yang ada di pemerintahan.

Meskipun demikian, tandas politisi PKB ini, anggota dewan harus tahu apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Dengan begitu semua keputusan benar-benar mewakili apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat.

“Walapun anggota dewan itu jam kerjanya tidak harus di kantor, tetapi kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat,” tandas dia.  MUHLISHIN

Print Friendly, PDF & Email

Terbaru