seputartuban.com, TUBAN – Jika pemerintah provinsi Jawa Timur merilis penurunan kemiskinan, Rabu (19/01/2022). Kabupaten Tuban ternyata justru sebaliknya. Tahun 2022 ini mengalami peningkatan kemiskinan sebesar 15,91 % atau 5,440 jiwa.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sebanyak 4,25 juta warga Jawa Timur miskin pada 2021. Angka itu menurun 313,13 ribu jiwa dari 4,57 juta warga miskin sebelumnya. “Penurunan angka kemiskinan Jatim mampu berada di posisi tertinggi se-Indonesia, sepanjang periode Maret hingga September 2021,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir medcom.
Khofifah menambahkan bahwa penurunan kemsikinan di Jawa Timur tertinggi se-Indonesia. Karena secara nasional penurunan mencapai 30,12 % dengan angka 1,03 juta jiwa penduduk. Dari total pendudul Indonesia 26,5 juta jiwa.
Menanggapi naiknya kemiskinan di Tuban dibanding provinsi dan nasional, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tuban, M. Miyadi angkat bicara. Dia mengungkapkan peningkatan kemiskinan ini disebabkan sejumlah faktor.
“Angka kemiskinan di Tuban pada akhir 2021 memang ada kenaikan menjadi 15,9 %. Dari angka kenaikan tersebut ada beberapa kecenderungan diantaranya dari database yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban belum sepenuhnya ter-update,” katanya, Rabu (19/02/2022) pagi.
Sedangkan faktor lainnya adalah data statistik juga belum sepenuhnya ter-update. Data tersebut murni diambil dari sensus petugas statistik. Namun yang dilakukan rata-rata secara sampling. Tidak melakukan pendataan sensus dari rumah ke rumah warga. Atau validasi data akurat tiap kepala keluarga.
Data lain kemiskinan naik disebabkan akurasi data penerima bantuan sosial (Bansos) yang masih perlu diperbaiki. Yakni Ketua DPRD Tuban yang juga mantan aktivis mahasiswa itu mengungkapkan adanya keluarga aparatur desa yang juga menerima bantuan warga miskin. Padahal yang bersangkutan tergolong keluarga mampu. Sedangkan warga miskin yang bernar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan apapun.
Amburadulnya data penerima ini juga ditemukan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk menjadi penerima manfaat. “Masih ada yang seharusnya mendapat bantuan malah belum tersentuh sama sekali,” imbuhnnya.
Kemiskinan meningkat disebabkan selain faktor-faktor diatas juga karena dampak Corona Virus Desase 2019 (Covid-19). Masyarakat banyak kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Selain itu juga adanya program pemerintah yang kurat tepat sasaran. Sehingga tidak dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan, meskipun bantuan telah digelontorkan. Karena memang salah sasaran. Sehingga kemiskinan lama bertahan ditambah kemiskinan baru akibat Covid-19.
“Program pemerintah saat ini cenderung mengarah kepada pengerjaan infrastruktur. Sedangkan program pengentasan kemiskinan agak diabakaikan. Artinya pemerintah daerah lebih fokus pada pekerjaan fisik, sementara yang lain diabaikan,” tegasnya. ARIF AHMAD AKBAR
