TUBAN
seputartuban.com-Masa empat tahun yang dilalui duet Bupati Fathul Huda dan Wakil Bupati Noor Nahar Husein memimpin Kabupaten Tuban belum sepenuhnya membuat puas rakyat, kalau tak boleh dibilang gagal.
Ketidakpuasan publik selama empat tahun Fathul Huda menjadi Bupati Tuban dipicu banyaknya pelaksanaan program yang gagal. Kerugian negara menumpuk akibat proyek yang molor.
Ungkapan ketidakpuasan rakyat tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko, saat acara rapat gabungan komisi membahas tentang LKPJ Bupati Tuban 2014 di ruang rapat paripurna gedung dewan, Rabu (08/04/2015) siang.
Dia lantas menunjuk mangkraknya pembangunan gedung kantor Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Pemkab TUban banyak sekali kejanggalan. Mulai dari proses lelang sampai pengerjaannya.
“Kami menganggap pembangunan gedung itu bermasalah sehingga otomatis keuangan negara dirugikan,” kata politisi Partai Demokrat.
Berkaitan itu, dia meminta perlu adanya penjelasan dari dinas terkait terhadap molornya proyek besar tersebut. Pada tahun 2014 Pemkab Tuban sudah menganggarkan dana sebesar Rp 2,9 miliar untuk pembangunan gedung Disperpar namun mandek di tengah jalan.
Meski begitu untuk tahun 2015 ini kembali dianggarkan sebesar Rp 4,7 miliar untuk menyelesaikan mega proyek yang mangkrak tersebut.
Selain itu, Cancoko juga meminta kepada Pemkab Tuban agar menghapus program pembangunan sport center yang dianggap gagal. Sebab hanya akan menjadi beban dari pemerintah daerah dan mengganggu program lainnya.
“Program pembangunan sport center kita anggap gagal. Sebab sampai masa berakhirnya jabatan Bupati Fathul Huda masih belum terlaksana,” terang Cancoko.
Selain itu juga ditemukan adanya ketidak sungguh-sungguhan pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. “Tuban dulu menjadi primadona di bidang jalan. Namun saat ini terbalik 180 derajat,” tandas dia.
Sementara anggota Komisi B lainnya Maftukin, mengatakan pemerintah perlu sungguh-sungguh menjalankan proyek pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) yang hingga saat ini masih belum ada ujungnya.
“Kalau pemkab tidak sungguh-sungguh maka mega proyek itu tidak akan terlaksana,” tegas politisi PAN ini.
Selain bidang infrastruktur, DPRD Tuban juga mengkritisi terkait program pemerintah daerah lainnya seperti permasalahan harga hasil pertanian yang selalu turun pada saat musim panen. Serta kurangnya perhatian dari BPPKP dengan banyaknya hama yang menyerang tanaman petani.
Dinas PU Emoh Disalahkan
Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, Choliq Qunnasich, seolah tak mau disalahkan dan berdalih pembangunan gedung Disperpar itu sudah sesuai prosedur. Rekanan yang mengerjakannya juga sudah layak.
“Rekanan sudah kita berikan sanksi dan denda lima persen. Tahun ini akan dianggarkan lagi untuk menyelesaikannya,” kata dia tak menampik ada kerugian negara. Sebab seharusnya sudah bisa dimanfaatkan namun hingga saat ini masih mangkrak.
Sedangkan terkait JLS saat ini pemerintah daerah terkendala dengan anggaran yang besar untuk proses pembebasan lahannya.
“Kalau untuk sport center tahun kemarin sudah dianggarkan. Namun saat dilakukan lelang selalu gagal sehingga kita tunda untuk tahun ini,” kata dia berdalih lagi. MUHLISHIN
