TUBAN
seputartuban.com – Setelah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraph Penjelasan (WTP DPP). Saat ini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat kepada Pemkab Tuban Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya tim audit menemukan pengelolaan pemerintahan yang tidak sesuai aturan perundangan.
Predikat WDP ini diperoleh dari hasil opini BPK terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012. Khususnya banyak menyorot sektor pendidikan. Yakni soal aset mulai bangunan, alat kantor sampai tanah yang masih banyak dikelola belum sesuai ketentuan.
Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban, Didit Sulistyadi saat dikonfirmasi, Rabu (05/06/2013), membenarkan jika Pemkab Tuban mendapat opini BPK yakni WDP. Karena terdapat sejumlah temuan. Diantaranya belum ada pengembalian aset kepada Pemkab Tuban. Sehingga saat dilakukan pemeriksaan, aset yang dilaporkan ke BPK dengan kondisi dilapangan saat diperiksa tidak sama.
“kami sudah rapat dengan instansi terkait adanya temuan dan opini BPK ini. Resikonya WDP ini yang biasanya BPK memeriksa 6 bulan sekali sekarang malah 3 bulan memeriksa. Namun itu PR bagi kami, tetap akan dilaksanakan pengecekan,“ jelasnya. (han)
