seputartuban.com, TUBAN – Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tuban, khususnya sektor pendidikan, semakin memprihatinkan. Masa berlaku Surat Keputusan (SK) terakhir mereka telah berakhir pada 30 September 2026. Namun, hingga memasuki November 2026, kepastian mengenai kelanjutan status kepegawaian mereka belum juga diperoleh.
Dari total 693 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Tuban, sebanyak 556 orang di antaranya berasal dari sektor pendidikan. Ratusan tenaga pendidikan ini kini dihadapkan pada ketidakjelasan status kerja, sementara mereka tetap dituntut menjalankan tugas sebagaimana saat masih memiliki SK aktif.
Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan PPPK Paruh Waktu. Pasalnya, meskipun SK terakhir telah berakhir pada 30 September 2026, mereka tetap dipekerjakan dan diwajibkan menjalankan tugas serta tanggung jawab yang sama persis seperti ketika status kepegawaian mereka masih didukung SK aktif.
Ironisnya, hingga pertengah November 2026, SK terbaru belum juga diterbitkan. Para pegawai pun belum mendapatkan informasi resmi mengenai bagaimana kelanjutan nasib mereka, apakah kontrak akan diperpanjang, SK akan diterbitkan kembali, atau terdapat kebijakan lain yang akan diterapkan pemerintah daerah.
Persoalan semakin pelik karena para PPPK Paruh Waktu tersebut belum menerima gaji selama menjalankan pekerjaan pada bulan November. Mereka tetap melaksanakan tugas ditengah belum adanya kejelasan administrasi maupun kepastian hak finansial. “Ya mau gimana lagi, kami bisa apa. Semoga pimpinan juga mampu merasakan apa yang kami rasakan,” ungkap salah satu pegawai, Sabtu (14/11/2026).
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin para pegawai tetap diwajibkan bekerja dengan beban dan tanggung jawab yang sama, sementara SK sebagai dasar kepastian status kepegawaian telah berakhir dan belum diperbarui?
Bagi tenaga pendidikan, kondisi ini tentu bukan persoalan sepele. Mereka tetap harus menjalankan aktivitas pekerjaan, melaksanakan tugas tambahan di tempat kerja. Serta memenuhi kewajiban di satuan pendidikan masing-masing. Pelayanan pendidikan tetap berjalan, tetapi kepastian nasib para tenaga yang menjalankannya justru belum jelas.
Para PPPK Paruh Waktu berharap Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya instansi terkait, segera memberikan penjelasan resmi mengenai kelanjutan status kepegawaian mereka. Kepastian penerbitan SK, mekanisme penugasan selama SK belum turun, serta pembayaran hak gaji menjadi hal yang mendesak untuk segera diselesaikan. “Harapannya segara ada kepastian, karena ini menyangkut nasib banyak kehidupan,” harapnya.
Jangan sampai para pegawai hanya dituntut untuk tetap bekerja dan menjalankan kewajiban, sementara hak serta kepastian masa depan mereka justru terabaikan.
Dengan berakhirnya masa berlaku SK pada 30 September 2026, belum diterbitkannya SK terbaru, serta belum diterimanya gaji untuk pekerjaan bulan November. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi 556 PPPK Paruh Waktu sektor pendidikan dan OPD lainnya di Kabupaten Tuban. Informasi yang diterima seputartuban.com, PPPK di Dinas Kesehatan yang sudah menerima SK perpanjangan.
Mereka tetap mengabdi, tetap menjalankan tugas, dan tetap memenuhi kewajiban. Namun, hingga kini, satu pertanyaan mendasar masih belum terjawab : Sampai kapan para PPPK Paruh Waktu Tuban harus bekerja dalam ketidakpastian tanpa kejelasan SK, gaji, dan nasib ke depan?.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan para PPPK Paruh Waktu memperoleh kepastian yang layak atas status, hak, serta keberlanjutan pengabdian mereka. Kendala lama yang hingga saat ini masih belum terselesaikan di dunia pendidikan antara lain jumlah Kepala Sekolah Dasar masih banyak yang Pelaksana Tugas (Plt), jumlah guru terus berkurang dan belum ada penambahan. Kondisi-kondisi ini dapat mengurangi kinerja pelayanan pendidikan di Kabupaten Tuban. Nal
