Published On: Kam, Jul 25th, 2019

Petani Garam Tuban Desak Pemerintah Hapus PP No 9 tahun 2019

seputartuban.com, TUBAN – Puluhan warga petani Garam dari Kecamatan Palang dan Kecamatan Tambakboyo, Kamis (25/7/2019) mendatangi Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban. Mereka menuntut penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 2018 tentang pengendalian ekspor garam.

Petani garam saat aksi damai di depan Kantor Diskoperindag

Kordinator aksi, Saiful Ahbab, dalam orasinya mengatakan harga garam terjun bebas, diangka Rp 400 – Rp 500 per kilo gram. Sedangkan harga pokok produksi (HPP) garam rakyat adalah Rp. 700 – Rp 800/kg. “Karena kami petani kecil harus memberi subsidi bos-bos tajir, penguasa pasar dan industri sebesar Rp 300/kg,” katanya.

Selain itu, Saiful menambahkan kondisi ini terjadi karena jebolnya kuota impor garam luar negeri. Pada tahun 2018 sebanyak 3,7 juta ton. Sedangkan produksi petambak garam Tuban pada tahun 2018 mencapai 2,3 juta ton. Sedangkan kebutuhan nasional yang hanya 4,5 juta ton.

“Maka dari itu, dari kebutuhan kelebihan 1,5 juta ton, karena perusahaan yang mengambil garam impor sudah pasti pasarnya, pada akhirnya garam rakyat tidak terserap,” imbuhnya.

Sementara itu, UU No 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan petambak garam. Menurut para petambak garam, UU tersebut dinilai telah dikebiri oleh PP No 9 tahun 2018, tentang pengendalian impor garam.

Menyikapi aduan garam tersebut, Sekretaris Diskoperindag, Soni kurniawan, mengatakan apa yang disuarakan massa di depan kantornya tersebut sudah sesuai kenyataan. Karena mereka sendiri adalah pelaku usaha garam. Waktu aksi juga dinilai tepat, karena pada hari yang sama sedang dibahas di Kementrian Kemaritiman RI tentang swasembada garam nasional. “Kami akan buat resume dan akan kita kirimkan langsung ke kepala dinas (Diskoperindag) yang sekarang mengikuti rapat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban, Amenan juga menyebutkan jika Tuban saat ini kelebihan stok garam 3.000 ton. Beberapa gudang dan pabrik tutup tak menerima garam rakyat. “Ini artinya mereka menyetok garam impor,” tegasnya. RHOFIK SUSYANTO

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Berita Terkini

Videos