oleh

Pembebasan Lahan Kilang Tuban, Warga Masih Menolak Harga Tanah Dinilai Rendah

seputartuban.com, JENU – Pembangunan kilang minyak di Kabupaten Tuban terus dilakukan. Salah satu diantaranya terus melakukan pembebasan lahan terdampak sekitar kilang. Senin (10/2/2020) di Kantor Kecamatan Jenu warga dan tim bertemu mengurus soal pembebasan lahan ini.

Hadir tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban dan tim appraisal melaksanakan pemberian ganti rugi atas pembebasan lahan. Kepada warga Desa Wadung, Desa Kaliuntu dan Desa Sumurgeneng. Namun hal ini masih mendapat penolakan warga dikarenakan sejumlah hal. Diantaranya harga yang dinilai masih rendah, hingga keterbukaan yang masih perlu ditingkatkan.

Salah satu warga ,Abdul Ghofur, warga Desa Wadung saat dikonfirmasi seputartuban.com mengaku dia merasa belum pernah mendapat sosialisasi terkait dengan harga ganti rugi kepada warga. Hanya saja warga pernah diajak ke Kilang Cilacap untuk studi banding harga tanah yang dibeli oleh Pertamina yakni Rp 1.040.00 per meter.

“Kami bukan tidak setuju dengan pembangunan kilang minyak di Tuban. Karena ini kepentingan negara,tetapi saya hanya tidak setuju dengan pemberian harga tanah yang murah. Yang katanya seperti tanah yang ada di Kilang Cilacap,” katanya.

Selain itu, Ghofur menjelaskan bahwa tanah yang dimiliki orang tuanya itu  merupakan lahan produktif seluas 460 meter persegi.  Akan dibeli dengan harga Rp. 675.000 per-meter. Sehingga jumlah harga total Rp. Rp 3.622,648.400.

“Didalam undang tidak ada rincian harga per item. Hanya ada tulisan letak tanah, nama pemilik tanah dan total nilai, total penggantian wajar secara global. Rinciannya hanya ada pada buku petugas dan saya tidak sempat baca rincian per itemnya. Kami berharap agar lebih transparansi lagi,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPN Tuban, Ganang Ginanto menyampaikan tahapan pengadaan tanah namanya musyawarah bentuk kerugian. Pihaknya menyampaikan  nilai dan nominal tanah didapat dari appraisal. Kemudian pihanya menyampaikan kepada masyarakat  apakah ganti ruginya bentuk uang atau bentuk tanah, tergantung permintaan masyarakat.

“Kalau bentuk uang dia setuju nanti kita akan proses selanjutnya untuk pembayarannya. Kalau bentuk tanah ya mereka akan kita carikan tanah pengganti. Tapi kalau tidak setuju nanti akan kita sosialisasi ulang. Karena untuk nilainya tidak bisa berubah lagi. Kecuali pengadilan yang memutuskan nilai itu belum pantas maka akan kita proses sesuai nilai yang pantas,” imbuhnya.

Lanjut Ganang, kalaupun warga menolak dengan harga yang sudah ditetapkan dari tim juga harus melalui mekansime yang ada. Warga harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Hasilnya tergantung putusan pengadilan. Pihaknya akan melaksanakan putusan pengadilan dan waktu di batasi 14 hari saja. “Kalau sosialisasi harga baru sekarang ini dilakukan dan harga ini tidak bisa dirubah lagi, karena yang menentukan ini bukan pemerintah tapi team independent dari KCP kantor jasa penilai publik. Nilai tanah tiap-tiap daerah  berbeda dan yang menilai bukan pertamina atau BPN. Tapi tim yang mempunyai kemampuan untuk menilai tanah itu,” pungkasnya. RHOFIK SUSYANTO

Terbaru