TUBAN
seputartuban.com – Panita Khusus (Pansus) LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Tuban menggelar rapat kerja (Raker), Selasa (11/06/2013). Pertemuan ini Pansus meminta penjelasan pihak eksekutif terkait temuan pemeriksaan BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
9 temuan LHP BPK yang diminta penjelasan diantaranya, pengelolaan kas pada 4 SKPD tidak tertib. Pendapatan bunga deposito kurang diterima sebesar Rp. 40.821.917. Dan terlambat diterima sebesar Rp. 1.584.925.811.
Penerimaan RSUD.dr. R. Koesma sebesar Rp. 328.164.500 digantikan langsung diantaranya sebesr Rp. 300.704.500 tidak ada dasar hukum. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) bantuan keuangan pemerintahan desa sebesar Rp. 6.280.798, belum disampaikan kepada bupati. Denda keterlambatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) kurang ditetapkan dan dipungut sebesar Rp. 150.412. 576.
Selain itu, kelebihan pembayaran pada 3 kontraktor pemasangan LPJU pada Dinas PU sebesar Rp. 26.422.077. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Laston pada 3 paket kontrak jalan sebesar Rp. 460.639.525.
Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan pendopo Krido Manunggal dan prasarana pendukung pada dinas PU sebesar Rp. 100.285.328. Dan denda keterlambatan Rp. 1.645.327.355. Serta penguasaan tanah milik Pemkab Tuban oleh pihak ke 3 untuk area kios Terminal Wisata Tuban (TWT) tidak jelas statusnya.
Ketua Pansus Internal LHP BPK, Rudi Hariyanto saat dikonfirmasi usai Raker mengatakan hasil sidang masih sebatas meminta penjelasan terkait temuan BPK. “Hasil pansus ini kita diberi waktu selama 60 hari. Untuk menyelesaikan LHP tersebut, agar bisa diperbaiki oleh SKPD yang mengalami masalah. Tadi hanya pengungkapan hasil temuan saja,” ungkapnya.
Masih menurut Rudi, Pansus sebenarnya sudah memiliki hasil kajian dan analisa hasil temuan BPK RI ini. “sudah ada hasil rapat analisanya. Dan akan kita keluarkan saat Pansus memberikan rekomendasi,” jelasnya. (han)
