TUBAN
seputartuban.com – Komisi B DPRD Tuban akan Perhutani KPH Jatirogo. Terkait pengelolaan tempat wisata Pemandian Nganget,di kawasan Kecamatan Kenduruan dan wisata Pantai Sowan, kawasan Kecamatan Bancar, Kab. Tuban.
Tempat wisata pemandian air panas Nganget, kawasan Rayon Pemangku Hutan (RPH) Kejuron, Bagian Kasetuan Pemangku Hutan (BKPH) Bangilan, KPH Jatirogo Kabupaten Tuban. Berdasarkan pemberitaan, wisata yang sudah dibuka sejak 2008 itu ramai didaangi wisatawan dari dalam maupun luar kabupaten. Sayangnya meski operasionalnya sudah lama, belum mengantongi ijin dari Pemkab Tuban, sehingga pendapatan pajak daerah menjadi hilang.
Anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko mengatakan bahwa dinas perekonomian dan pariwisata sebagai wakil Pemkab Tuban didesak agar secepatnya bertindak sesuai dengan aturan. Serta untuk dapat bertemu dengan perhutani, untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
“Bulan depan kita agendakan untuk memanggil pihak Perhutani, bila perlu akan kita lakukan sidak ketempat tersebut,” kata Cancoko, Jumat (13/11/2015).
Diharapkan selain pengelolaan wisata tersebut bisa optimal, juga menjadi keuntungan secara resmi yang diterima ke Perum Perhutani sebagai BUMN maupun Pemkab Tuban. Dengan pengelolaan wisata yang berijin serta dikelola dengan baik, akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Karena potensi wisata Kabupaten Tuban itu luar biasa,” sambungnya.
Cancoko berharap Perhutani KPH Parengan tidak kaku agar dapat diselesaikan dengan baik. Penggelolaan wisata tidak sama dengan pengelolaan hutan, meskipun lokasi wisatanya ada di dalam kawasan hutan, tetapi wisata harus melibatkan perijinan pemkab.
“Dalam pengelolaan wisata, Perhutani wajib ijin ke Pemkab. Bila tidak dihiraukan perlu ada tindakan tegas dari Pemkab,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, sesuai apa yang disampaikan oleh Kepala bidang pariwisata, Dinas Perekonomian dan Pariwisata Pemkab Tuban, Sunaryo, mengatakan salah satunya adalah wisata yang dikelola Perhutani KPH Jatirogo. Pemkab Tuban sudah berkali-kali menawarkan kerjasama operasional, namun diabaikan.
“Kita sudah berkali-kali mengupayakan program kemitraan dengan pengelola tempat wisata dibawah tegakan perhutani wilayah KPH Jatirogo, samun sampai saat ini belum ada jawaban. Jika ini dibiarkan berlarut-larut maka pihak Pemerintah Kabupaten yang dirugikan,” ungkapnya. MUHLISHIN
