seputartuban.com, TUBAN – Pelaksanaan pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Tuban tahun 2022 tinggal menghitung hari. Masuk dalam kloter pertama, dijadwalkan para CJH berangkat ke Asrama haji Surabaya pada tanggal (03/06/2022) dan akan bertolak ke Saudi Arabia pada (04/06/2022). Namun anggaran transportasi untuk pemberangkatan CJH, yang seharusnya dibiayai oleh Pemerintah kabupaten Tuban, juga belum ada kejelasan.
Hal ini disampaikan kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tuban, Ahmad Munir yang didampangi kasi penyelenggara haji dan Umroh, Ashabul Yamin. Saat rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban dengan Materi Pembahasan Transportasi Jamaah haji. “Seharusnya transportasi untuk pemberangkatan CJH dari pemerintah daerah, namun sampai saat ini belum ada kabarnya,” katanya Sabtu (28/05/2022).
Munir menjelaskan, dasar pelaksanaan biaya perjalanan ibadah haji non BPIH seharusnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Disebutkan dalam pasal 36 UU No 8 Th 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Disebutkan, pertama, transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi atau dari ebarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Selain itu,tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi jamaah haji. “Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah,” jelasnya.
Pria asal Bojonegoro itu menegaskan, pihaknya juga memohon arahan, jika belum cair juga, mungkin Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FKKBIH) akan bergotong royong dengan seluruh jamaah untuk membiayai transportasi ini.
“Jika memang belum ada kejelasan dan kalau mungkin belum cair untuk biaya transportasi CJH, mungkin FKKBIH akan bergotong royong untuk transportasi CJH,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban, Tri Astuti dan juga di dampingi oleh Suratmin dari fraksi Golkar mengungkapkan, pihaknya sengaja mengundang Kemenag dan Kesra untuk mensinergikan dana tersebut. “Tentunya setelah menerima apa yang disampaikan Kemenag, maka kami (Komisi IV) akan segera bersikap,” ungkap politisi Gerindra itu.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV yang juga Ketua Fraksi Golkar Berbintang DPRD, Suratmin meredam situasi. “Insyaallah dalam dua tiga hari ini semoga sudah cair,” katanya. RHOFIK SUSYANTO
