seputartuban.com, TUBAN – Puluhan mahasiswa Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Kamis (12/3/2026) sore. Mereka hingga melakukan blokade pintu gerbang kantor bupati sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Tuban.
Ketua PC PMII Tuban, Roviq Wahyudin, mengatakan aksi tersebut merupakan sikap atas kinerja kinerja Pemkab Tuban. Menurutnya, salah satu kebijakan yang paling disorot adalah pembelian kendaraan dinas baru untuk bupati senilai Rp. 1,2 miliar ditengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Disaat pemerintah mendorong efisiensi, justru muncul pembelian mobil dinas baru. Padahal seharusnya APBD difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Roviq usai aksi kepada sejumlah wartawan.
Ia menilai alasan pembelian kendaraan dinas karena instruksi presiden (Inpres) tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sebab, kebijakan tersebut sudah ada sejak 2022. “Kenapa harus sekarang dilakukan ketika kondisi anggaran sedang ditekan dan ini yang perlu dijelaskan secara transparan kepada publik,” ujarnya.
Selain soal mobil dinas, juga disorot terkait pemberhentian sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak jelas alasannya. Kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para pegawai dan berpotensi melanggar etika birokrasi. “Kami mempertanyakan nasib puluhan PPPK yang diberhentikan secara misterius. Pemerintah harus bertanggung jawab atas hal ini,” tegasnya.
Kemudian, mahasiswa juga menyinggung kondisi kemiskinan di Kabupaten Tuban yang masih berada peringkat lima tertinggi di Jawa Timur. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan pesatnya pembangunan dan hadirnya sejumlah industri besar di daerah tersebut. “Kemiskinan di Kabupaten Tuban masuk dalam peringkat ke lima di Jawa Timur, dan ini tidak sebanding dengan hadirnya sejumlah industri besar di Tuban.” Serunya
Tak hanya itu, mereka juga mempertanyakan realisasi program unggulan “One Village One Product” yang digagas pada periode pertama kepemimpinan Bupati Lindra. “Program itu dijanjikan sejak periode pertama, tetapi sampai sekarang belum terlihat hasil nyata. Sekarang malah muncul lagi wacana pemberdayaan UMKM, padahal program sebelumnya saja belum berjalan,” tandasnya.
Kekecewaan mahasiswa memuncak ketika mereka tidak berhasil menemui langsung Bupati Tuban. Sebagai bentuk protes, massa aksi menaburkan bunga dan sesajen di depan pintu gerbang kantor bupati, lalu menutup akses masuk kantor tersebut.“Kami tidak pernah ditemui. Pemimpin Tuban seolah-olah ada tapi tidak ada. Karena itu kami segel kantor ini sebagai simbol kekecewaan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo, saat menemui masa aksi mengatakan, pihaknya telah menerima tuntutan para mahasiswa dan akan membahasnya bersama tim pemerintah daerah.“Tuntutan teman-teman mahasiswa sudah kami terima dan akan kami diskusikan lebih lanjut dengan tim,” kata Arif.
Terkait pembelian mobil dinas bupati, Arif mengaku belum mengetahui secara rinci dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.“Untuk soal pembelian mobil dinas, kami masih perlu mengecek ke tim,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program “One Village One Product” sebenarnya sudah berjalan di sejumlah wilayah, meskipun di lapangan masih membutuhkan penyesuaian.“Ditingkat kecamatan hampir semuanya sudah memiliki produk masing-masing, namun memang masih perlu pengembangan,” pungkasnya. Rhofik Susyanto
