Viral PTSL Bayar Rp. 1 Juta Dicatat Kuitansi Rp. 400 Ribu

seputartuban.com, MERAKURAK – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2024 di Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, ramai jadi sorotan publik. Karena terdapat unggahan yang mempertanyakan transparansi biaya di sosial media.

Sumber keresahan itu bermula dari unggahan akun Facebook Budi DQ DQ yang menyinggung perbedaan antara biaya yang dibayarkan warga dan angka yang tertera di kuitansi. Disebutkan, warga diminta membayar Rp. 1 juta, namun kuitansi hanya mencatat Rp. 400 ribu. Publik pun mempertanyakan ke mana larinya selisih Rp. 600 ribu tersebut hingga menjadi buah bibir di masyarakat.

Disisi lain, sejumlah warga justru mengaku resah. Mereka menyebut program PTSL sempat mandek dan hingga kini tak jelas kelanjutannya. Padahal, saat mendaftar mereka diminta langsung membayar ke panitia. “Betul memang dari sosialisasi, bagi warga luar desa yang punya tanah di Sambonggede, biaya Rp1 juta. Sedangkan warga desa dikenakan Rp. 400 ribu. Tapi soal ke mana alokasi kelebihan biaya itu, tidak ada penjelasan detail,” ungkap salah satu warga.

Warga berharap adanya keterbukaan agar tidak memicu kegaduhan. “Harapan kami, panitia terbuka. Tolong dijelaskan secara transparan agar tidak ada pikiran liar. Kalau dibiarkan, isu ini bisa memecah masyarakat,” imbuh warga.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Desa Sambonggede, Sulistiwi, menegaskan warga desanya sebenarnya tidak mengalami masalah dan tetap antusias mengikuti program. Sulistiwi bahkan menuding adanya campur tangan oknum di luar desa yang justru memperkeruh suasana.

“Semua ketentuan biaya berdasarkan hasil musyawarah desa bersama masyarakat. Oknum-oknum yang ribut justru tidak punya tanah di Sambonggede. Jangan sampai ini menghambat proses PTSL yang sedang berjalan,” ujarnya. Rabu (24/9/2025).

Saat disinggung mengenai postingan, adanya pungutan biaya Rp. 1 juta namun di kuitansi hanya ditulis Rp 400 ribu, ia enggan memberikan jawaban. Selain itu, saat ditanya berapa jumlah pendaftar PTSL di desanya, Sulistiwi memilih menutup rapat-rapat. “Tidak usah disebut, dikhawatirkan malah memicu masalah,” katanya. RHOFIK SUSYANTO

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses