seputartuban.com, TUBAN – Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Pemerintah Kabupaten Tuban. Hal itu terungkap dalam sejumlah peristiwa di Dewan Pengurus Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban 2025-2029, Siswanto, belum lama ini menyampaikan sejumlah hal yang dimasukkan dalam rencana daerah. Dari hasil pembahasan-pembahasan yang dilakukan Pansus bersama para pihak.
Yakni penurunan kemiskinan masih menjadi problem utama. Karena selama beberapa tahun, Kabupaten Tuban termasuk kabupaten jumlah warga miskin yang tergolong rangking atas se-Jatim. Selain itu juga jumlah pengangguran maupun peningkatan pendapatan domestik bruto (PDRB). Termasuk tentang daya saing usaha mikro kecil menengan (UMKM).
“Semoga bisa memberi warna untuk Tuban lebih baik 5 tahun kedepan , prioritas sesuai kondisi Tuban saat ini. Kita dorong terkait penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran terbuka dan peningkatan PDRB kabupaten Tuban. Terkait keberpihakan kepada UMKM masuk dalam pembahasan,” ungkapnya.
Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, DPRD Tuban, Hj. Mutafaridah, memberikan kritik terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban Tahun 2024. Yakni target pendapatan daerah tercapai, namun realisasi menurun dibanding tahun sebelumnya. Potensi pajak daerah belum dimaksimalkan.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hampir Rp. 297 miliar. Hal ini membuktikan lemahnya singkronisasi perencanaan dan realisasi anggaran daerah. Hal ini membuktikan proses pembangunan belum optimal, karena perekonomian masyarakat membutuhkan perputaran uang daerah.
Sisi lain adalah, Pemkab Tuban masih menggantunkan dana transfer dari pemerintah pusat. Harusnya, mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri melalui pariwisata, UMKM maupun ekonomi kreatif. Kemudian yang paling nampak adalah pembangunan infrastruktur numpuk pada akhir tahun anggaran. Kondisi ini mengancam kualitas bangunan. Sisi kemanfaatan juga telat dirasakan masyarakat.
Bidang keagamaan, juga menjadi sorotan. Pentingnya keberpihakan anggaran kepada para guru-guru Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ). Melalui insentif ditingkatkan melalui anggaran APBD, termasuk jaminan sosial. Karena peran meraka dalam membangun karakter generasi muda sangat penting.
Kemudian kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), belum berkinerja maksimal. Terbukti belum memberikan kontribusi maksimal pada PAD. Kemudian masih tingginya kemiskinan juga tidak lupa mendapat kritik. “Untuk menyusun kebijakan afirmatif berbasis data, serta memperkuat integrasi bantuan sosial dan optimalisasi BUMDes serta koperasi sebagai pilar keuangan mikro yang adil dan berkelanjutan,” ungkap Mutafaridah.
Bidang kesehatan, perhatian kepada sumberdaya manusia agar memperhatikan beban kerja, kesejahteraan dan ketersediaan tenaga medis yang memadai dan berkualitas. Agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. M. Miyadi, menegaskan catatan yang diberikan fraksinya agar ditindaklanjuti. Sehingga tidak hanya berhenti menjadi catatan saja atau komentar formalitas. “Semua catatan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius, agar visi misi bupati tercapai sesusi RPJMD,” tegasnya.
