TUBAN
seputartuban.com – Jelang akhir tahun penggunaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) 2015, Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi mengoptimalkan pengawasan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dilakukan agar serapan anggaran maksimal.
Secara berkala pimpinan SKPD dipanggil DPRD Tuban untuk evaluasi dan analisa kerja melalui komisi yang membidangi. “Agar kita mengetahui kendalanya kemudian kita memberikan masukan. Kita tagetkan penyerapan anggaran diatas 90 persen,” ungkapnya, Kamis (29/10/2015) usai Reses di Desa Guwoterus.
Ketua dewan yang juga Sekretaris DPC PKB Tuban itu menegaskan agar pimpina SKPD bersikap tegas disertai prinsip kehati-hatian. “Jangan terlalu takut, kalau takut terus sudah saya sarankan agar mengundurka diri saja,” ungkapnya.
Diantara SKPD lainya saat ini paling rendah melakukan penyerapan anggaran adalah Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Didesak agar akhir tahun anggara memaksimalkan kinerjanya.
Paling banyak dana yang belum terserap adalah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis penggunaan anggaran terlambat dikirim pemerintah pusat.
Sedangkan terkait pelaksanaan peraturan kelompok masyarakat yang menerima dana hibah harus mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM, Miyadi menyarankan agar Pemkab lebih luwes. “Dana sudah dianggarkan tetap dicairkan, menggunakan dasar akta notaris atau SK Bupati, sambil menunggu pengesahan dari Kemenkum HA,” tegasnya.
Terkait kinerja Pemerintah Desa, saat ini memiliki beban penggunaan anggaran lebih tinggi. Sehingga SKPD terkait harus lebih aktif membangun komunikasi atau pembinaan. “Desa menggunakan anggaran sudah sempit ini sangat perlu diperhatikan,” jelasnya.
Jika terjadi kekeliruan administrasi yang dilakukan pihak desa, para pihak terkait termasuk Kepolisiaj diharapksn mengedepankan fungsi pembinaan. “Kecuali disengaja mencurangi silahkan saja,” katanya. MUHAIMIN
