TUBAN
seputartuban.com – Komisi A DPRD Kabupaten Tuban menegaskan Calon Kepala Desa tidak boleh dibebani biaya Pilkades. Hal itu sesuai dengan aturan perundangan daerah yang sudah dilegalkan.
Sesuai dengan peraturan daerah (Perda) maupun peraturan bupati (Perbup) bahwa biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dibebankan pada APBD dan APBDes. Sehingga dengan aturan tersebut Calon Kepala Desa dibebaskan dari biaya pendaftaran.
Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto mengatakan sesuai dengan aturan tersebut, Calon Kades dibebaskan dari biaya pendaftaran. Sebab biaya pelaksanaan Pilkades semuanya ditanggung oleh daerah dan desa dan panitia tidak diperbolehkan meminta uang pendaftaran. “Kalau ada panitia yang meminta biaya kepada calon itu jelas-jelas melanggar aturan yang ada,” kata Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto Kamis (10/11/2016).
Agung menambahkan bahwa sebelum pelaksanaan Pilkades pihaknya berjanji akan melakukan kunjungan maupun melakukan rapat kerja dengan panitia. Sehingga dalam pelaksanaan Pilkades tidak menuai masalah, apa lagi nanti sampai berlarut-larut. “Kita akan segera melakukan sidak atau memanggil panitia yang menyalahi aturan yang ada,” sambungnya.
Diketahui, bahwa dalam pelaksanaan Pilkades itu Pemkab Tuban telah memberikan bantuan untuk operasional setiap desa sebesar Rp 10 juta. Serta bantuan setiap hak pilih sebesar Rp 7.500 dikalikan jumlah pemilih di masing-masing desa.
Terkait hal ini sudah berupaya dikonfirmasikan kepada Kepala Bapemas, Pemdes dan KB Pemkab Tuban, Mahmudi. Namun saat ditanya melalui ponselnya menjawab.
Diberitakan sebelumnya, biaya pendaftaran yang dibebankan bagi Bakal Calon (Balon) Kades wilayah Kecamatan Soko dikeluhkan. Karena dibebani biaya Rp. 5 juta sampai Rp. 24 juta tiap calon, meski ada desa yang menggratiskan biaya pendaftaranya. MUHLISHIN
Berita sebelumnya : Biaya Nyalon Kades Dikeluhkan
