seputartuban.com, JENU – Massa dari paguyuban pemuda 6 desa yang terdampak langsung proyek pembangunan kilang minya PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) Kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Senin (24/01/2022) unjuk rasa. Mereka menyoal manajemen agar menepati janji melakukan rekrutmen tenaga kerja lokal.
Paguyuban pemuda yang berasal dari Desa Wadung, Desa Mentoso, Desa Rawasan, Desa Sumurgeneng, Desa Beji dan Desa Kaliuntu, kecewa dengan cara manajemen terkait dalam hal perekrutan security yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Training and Consulting (PTC). Dinilai tidak sesuai yang dijanjikan kepada tenaga kerja lokal.
Selain itu, dalam tuntutan aksinya, mereka juga menolak PT maupun oknum dilingkup Pertamina yang tidak pro dengan tenaga kerja lokal, yang terdampak pembangunan kilang minyak. Meraka juga meminta agar PT PTC keluar dari lokasi kerja. Karena dianggap tidak bisa berkoordinasi dengan masyarakat terdampak. “Kami melakukan aksi damai, menagih janji yang saat apa yang dijanjikan saat merayu untuk pembebasan lahan,” kata Suwarno, orator aksi.
Suwarno menyebut, banyak para warga terdampak pembangunan kilang minyak hingga kini masih menganggur setelah kehilangan lahan pertaniannya. “Warga terdampak yang ingin bekerja dibatasi usia. Padahal mereka semua adalah tulang punggung keluarga. Tapi kenapa pensiunan diatas 50 tahun dipekerjakan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Wadung, Sasmito, sangat menyayangkan terkait sikap dari Pertamina yang mengabaikan pemerintah desa terkait perekrutan tenaga kerja. Tidak hanya itu, ia juga menganggap Pertamina kurang koperatif kepada masyarakat yang terdampak.
“Kami hanya minta perwakilan dari Pertamina menemui peserta aksi untuk menjelaskan terkait aspirasi yang sudah disampaikan warga. Jangan sampai Pertamina ini bicara kepentingan umum tapi endingnya bisnis to bisnis. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau tidak ada singkronisasi dengan program pemerintah” pungkasnya.
Sementara itu, Manager PT PTC Sholikin menegaskan pihaknya belum melakukan pengumuman maupun rekrutmen tenaga kerja pengamanan. Serta prosesnya belum selesai. “Kami memahami semuanya ini hanya urusan perut. Karena keterbatasan pekerjaan sementara warga belum bisa terekrutmen semuanya,” pungkasnya. RHOFIK SUSYANTO