Tuban Gagal Raih Adipura, Katanya Gegara Google

DPRD Segera Gelar Evaluasi OPD

seputartuban.com, TUBAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban gagal meraih  piala Adipura pada Program Adipura Tahun 2022. Nama Bumi Wali tak masuk dalam 150 kabupaten/kota peraih Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) yang diumumkan pada malam Penghargaan Adipura 2022 di Jakarta, Selasa (28/2/2023). Ini merupakan penghargaan pertama yang dilakukan KLHK RI pasca rehat selama dua tahun akibat pandemi covid-19.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban Bambang Irawan saat dikonfirmasi membenarkan Kabupaten Tuban tak meraih penghargaan ini. “Kemarin katanya dilihat dari google-nya KLHK , IPAL  Lindi (Air Limbah) kami ada kebocoran katanya, padahal itu air hujan,” ungkap Bambang Irawan.

Atas persoalan itu, menurut Bambang, tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, dan langsung dieksekusi atau diputuskan. Selama Tahun 2022, penilaian adipura telah dilakukan oleh KLHK, salah satunya di Kabupaten Tuban. Diantaranya penataan lingkungan perkotaan, kebersihan dan juga pengolahan sampah.

Hasil yang kurang memuaskan ini mendapat respon beragam dari kalangan DPRD Tuban. Ketua DPRD Tuban M. Miyadi saat dikonfirmasi menyampaikan ada sejumlah persoalan di Tuban. Pertama, proses pemerintahan yang dijalankan belum sepenuhnya utuh untuk kepentingan masyarakat Tuban. Kedua, seluruh proses pelaksanaan program tidak direncanakan dengan detail dan matang (imbasnya pelaksanaan tidak sempurna ).

Ketiga, Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana program visi-misi  bupati kurang memahami tupoksinya dan tidak ada kekompakan dalam menjalankan tugas. “Keempat, DPRD akan segera melakukan evaluasi terkait gagalnya tuban tidak meraih adipura kepada OPD terkait melalui komisi mitra kerja,” tegas politikus kawakan kelahiran Bojonegoro ini.

Ketua Komisi II DPRD Tuban Mashadi ketika dimintai tanggapan itu enggan memberikan keterangan. Alasannya persoalan lingkungan bukan bidang komisi-nya. “(Persoalan) Lingkungan  Komisi I,” jawab Ketua DPD PAN Tuban ini.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti memilih tak memberikan tanggapan. Politikus Partai Gerindra Tuban ini menyarankan konfirmasi ke Komisi II DPRD Tuban. Ketua Komisi III DPRD Tuban Hartomo ketika dikonfirmasi belum merespon. Pertanyaan yang dikirim via whatsAppa hanya dibaca oleh politikus Partai Golkar Tuban ini.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Tuban Fahmi Fikroni mengatakan, anggaran besar yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dinilai tidak sebanding dengan capaian. Seharusnya, lanjut politikus PKB asal Jenu ini, dengan digabungnya dua kewenangan sangat memudahkan untuk lebih mengsinkronkan capaian adipura.

Permasalahan lain, versi dia, langkah terukur terhadap pemberdayaan masyarakat (kesadaran) belum terbaca secara terstruktur dan terukur. Sehingga kesannya adipura hanya polesan administrasi saja. “Perlu kami pertanyakan visi bupati terhadap upaya pembangun berkelanjutan yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan dan penataan kota,” tegasnya.

Ditambahkan Roni, sapaan akrab sekretaris Klub Persatu Tuban ini, masih banyak tempat pembuangan sampah warga disembarang tempat yang tidak dicarikan solusi sejak lama.  Sehingga banyak yang membuang sampah sembarangan. Seharusnya, tiap titik  disiapkan tempat sampah seperti di kota besar semacam bak sampah yang dipisah menjadi tiga (sampah plastik sendiri, organik sendiri dan anorganik). Dia mencontohkan di sepanjang jalan pantura tidak ada satupun disediakan bak sampah. Padahal di situ banyak orang lalu lalang dan tempat nongkrong masyarakat.

“Di Car Free Night apalagi semakin semrawut karena nggak ditata dengan baik. Kami kemarin juga mengusulkan kepada Dinas Koperindag  untuk menyeragamkan para PKL agar di bautkan gerobak jualan sehingga semua PKL bisa seragam dan tertata rapi,” pungkasnya. Ami

Print Friendly, PDF & Email