seputartuban.com, TUBAN – Berubahnya status Kabupaten Tuban menjadi darurat penyebaran Corona Virus Disease tahun 2019 (Covid-19) membuat sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban turut berubah. Diantaranya penganggaran penanganan dan pencegahan yang semula Rp. 16 miliar menjadi Rp. 30 miliar.
“Untuk saat ini, anggaran yang sudah siap kurang lebih Rp 60 milliar sesuai kebutuhan,” kata Bupati Tuban, Fathul Huda belum lama ini saat jumpa pers.
Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi menegaskan penganggaran ini sudah melalui rapat kerja antara pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi di DPRD Tuban dengan Gugus Tugas Kabupaten Tuban. “Dari laporan awal, sebelum ada kejadian yang meninggal. Sekretaris Kabupaten Tuban masih melaporkan anggaran yang disiapkan adalah sekitar Rp. 16 milliar dari Rp. 1,5 milliar yang sudah terpakai. Kemudian Rp. 14 sekian milliar bagian yang anggaran yang tak terduga yang di gunakan,” jelasnya, Jumat (10/4/2020).
Lanjut Miyadi, menegaskan sudah diputuskan dalam rapat, bahwa gugus tugas Kabupaten Tuban diberikan mandat untuk melakukan refocusing dan melakukan realokasi anggaran. Sesuai dengan yang disarankan oleh Inpres nomor 4 dan peraturan – peraturan menteri yang diterima oleh pemerintah daerah.
“Jadi salah satunya anggaran yang bisa direalokasi adalah dana insentif daerah, dana alokasi khusus dan dana DBHJT yaitu bagi hasil cukai dan rokok. Dari ketiga itu yang direalokasi untuk saya berikan mandat kepada gugus tugas Kabupaten yaitu TAPD mengalokasikan anggaran tersebut,” imbuhnya.
DPRD Tuban memberikan sinyalemen soal kebutuhan anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19 masih dapat diubah sesuatu kebutuhan. DPRD memberi mandat kepada TAPD kabupaten untuk realokasi kembali agar jumlah anggaran yang dibutuhkan harus sesuai untuk kebutuhan gugus kabupaten Tuban. “Saya Ketua DPRD memberikan mandat kepada TAPD kabupaten untuk merealokasi kembali anggaran sesuai kebutuhan,” tegasnya. RHOFIK SUSYANTO
